Geledah 5 Lokasi Sita Dokumen Proyek Suap Bupati Mesuji

Geledah 5 Lokasi Sita Dokumen Proyek Suap Bupati Mesuji

Penyidik KPK geledah kantor Dinas PUPR Kabupaten Mesuji, Selasa 29 Januari 2019. (foto - ist)

Jakarta - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan lima lokasi di Lampung, terkait kasus dugaan suap yang menyeret Bupati Mesuji Khamami. Penggeledahan dilakukan selama dua hari sejak Senin hingga Selasa sore.

Penggeledahan pertama dilakukan di tiga lokasi di Bandar Lampung. Ketiga lokasi itu yakni Rumah Bupati Khamami, kantor pengusaha penyuap Bupati Khamami serta rumah salah satu tersangka pemberi suap.

Sedangkan penggeledahan pada Selasa dilakukan di dua lokasi, yakni kantor Bupati Mesuji dan kantor Dinas PUPR Kabupaten Mesuji. Dari lima lokasi, tim KPK menyita dokumen penting yang diduga berkaitan dengan suap sejumlah proyek di Mesuji.

"Dari sejumlah lokasi itu disita beberapa dokumen proyek, yang diduga terkait dengan perkara suap yang ditangani KPK saat ini," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa (29/1/2019).

KPK pun telah menetapkan Bupati Mesuji Lampung Khamami sebagai tersangka, dalam kasus dugaan suap pembangunan sejumlah proyek infrastruktur di wilayahnya tahun anggaran 2018.

KPK juga menetapkan empat tersangka lainnya yakni Adik Bupati Mesuji, Taufik Hidayat; Sekretaris Dinas PUPR Mesuji, Wawan Suhendra; Pemilik PT Jasa Promix Nusantara (PT JPN), Sibron Azis; dan pihak swasta, Kardinal.

Diduga, Khamami telah menerima suap Rp 1,28 miliar dari ‎Sibron Azis melalui beberapa pihak perantara. Uang itu diduga fee dari pembangunan sejumlah proyek infrastruktur di lingkungan Kabupaten Mesuji, yang berasal dari para pengusaha.

Sebagai pihak yang diduga penerima, Khamami, Taufik dan Wawan ‎disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan pihak pemberi, Sibron Azis dan Kardinal disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Jr.)**

.

Categories:Daerah,
Tags:,