KPK geledah rumah Dirut Jasa Marga terkait 14 Proyek Fiktif

KPK geledah rumah Dirut Jasa Marga terkait 14 Proyek Fiktif

Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (foto - ist)

Jakarta Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di ‎kediaman Direktur Utama (Dirut) PT Jasa Marga yang juga mantan Kepala Divisi PT Waskita Karya, Desi Arryani di Jalan Rausin Kelapa Dua Kebon Jeruk Jakarta Barat.
 
‎Penggeledahan di kediaman Desi Arryani terkait kasus dugaan korupsi pelaksanaan pekerjaan sub-kontraktor fiktif pada sejumlah proyek yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya.
 
Selain ‎kediaman Desi Arryani, tim juga menggeledah r‎umah dua pensiunan PNS Kementerian PUPR di Jalan Selawah Cipinang Melayu Makasar Jakarta Timur dan di Jalan Wirabakti Cipinang Melayu Makasar, Jakarta Timur.
 
"Dalam dua hari ini Senin hingga Selasa, KPK melakukan rangkaian penggeledahan di tiga lokasi di Jakarta,‎" kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya Jalan Kuningan Persada Jakarta Selatan, Selasa (12/2/2019).
 
Febri menjelaskan, penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan terhadap tersangka Fathor Rahman. Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik menyita sejumlah barang bukti, berupa dokumen.
 
"Dari Penggeledahan disita sejumlah dokumen untuk kebutuhan pembuktian dugaan kontraktor fiktif di sejumlah proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya," katanya. KPK baru menetapkan mantan Kepala Divisi II PT Waskita Karya, Fathor Rachman (FR) dan mantan Kepala Bagian (Kabag) Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya, Yuly Ariandi Siregar (YAS) sebagai tersangka.
 
Kedua pejabat Waskita Karya itu diduga telah memperkaya diri sendiri, orang lain ataupun korporasi, terkait proyek fiktif pada BUMN. Sedikitnya, ada 14 proyek infrastruktur yang diduga dikorupsi oleh pejabat Waskita Karya.
 
Proyek itu tersebar di Sumatera Utara, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Timur dan Papua. Fathor dan Ariandi diduga telah menunjuk empat perusahaan sub-kontraktor untuk mengerjakan pekerjaan fiktif pada sejumlah proyek konstruksi yang dikerjakan Waskita Karya.
 
Empat perusahaan sub-kontraktor yang telah ditunjuk Ariandi dan Fathor, ternyata tidak mengerjakan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Namun, PT Waskita Karya tetap melakukan pembayaran terhadap empat perusahaan sub kontraktor itu.
 
Perusahaan sub-kontraktor tersebut menyerahkan kembali uang pembayaran dari PT Waskita Karya kepada sejumlah pihak, termasuk yang kemudian diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Fathor dan Ariandi.
 
Diduga, telah terjadi kerugian keuangan negara sekitar Rp 186 miliar. Perhitungan kerugian keuangan menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), merupakan jumlah pembayaran dari PT Waskita Karya kepada perusahaan sub-kontraktor pekerjaan fiktif.
 
Atas perbuatanya, dua pejabat PT Waskita Karya itu disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 199c9, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1, Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. (Jr.)**
.

Categories:Nasional,
Tags:,