Diperpanjang, Penahanan Bupati Cianjur Non-Aktif Irvan Rivano

Diperpanjang, Penahanan Bupati Cianjur Non-Aktif Irvan Rivano

Bupati Cianjur non-aktif Irvan Rivano Muchtar di gedung KPK. (foto - ist)

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Bupati Cianjur non-aktif Irvan Rivano Muchtar, terkait kasus dugaan korupsi pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Cianjur tahun 2018.
 
"Perpanjangan penahanan selama 30 hari ke depan, mulai 11 Februari hingga 12 Maret 2019," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (14/2/2019). Saat ini posisi Wakil Bupati Cianjur ada kemungkinan akan terus kosong.
 
Sebab, secara aturan Bupati definitif baru akan diangkat setelah ada putusan pengadilan yang punya kekuatan hukum tetap (Inkrah).  Jika itu terjadi saat sisa masa jabatan kurang dari 18 bulan, posisi Wakil Bupati tidak perlu diisi.
 
Menurut Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis, secara aturan hukum selama belum ada putusan pengadilan yang punya kekuatan hukum tetap (Inkrah), Cianjur akan tetap dipimpin oleh Plt Bupati. "Plt itu tidak perlu wakil, karena dia sebenarnya tetap wakil, hanya pelaksana tugas,” katanya.
 
Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 86 ayat 1, jika kepala daerah diberhentikan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewenangan kepala daerah hingga putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkrah).
 
"Kasus Bupati yang sedang ditahan dan menjalani proses hukum, pada dasarnya jabatannya tidak bisa diisi sebelum Inkrah, karena itulah ada Plt. Setelah Inkrah baru wakil bisa diangkat menjadi Bupati definitif dan dicari pengisi jabatan Wakil Bupati, prosesnya melalui DPRD," tegas Margarito.
 
Semua tergantung pada proses hukum yang sedang berjalan di KPK, yang akan dilanjutkan sidang di pengadilan hingga ada putusan, setelah itu masih ada banding. Saat ini proses hukum yang menjerat Bupati Cianjur non-aktif Irvan Rivano Muchtar masih dalam masa penyidikan KPK. (Jr.)**
.

Categories:Daerah,
Tags:,