Eksepsi Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Ditolak

Eksepsi Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Ditolak

Sidang mantan Direktur Utama PT Pertamina Karen Galaila Agustiawan di Pengadilan Tipikor Jakarta. (foto - ist)

Jakarta - Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menolak nota keberatan (eksepsi) mantan Direktur Utama PT Pertamina Karen Galaila Agustiawan. Ia menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi "participating interest" (PI) blok Basker Manta Gummy Australia 2009.
 
"Mengadili menyatakan eksepsi penasihat hukum terdakwa Karen Galaila Agustiawan tidak dapat diterima, memerintahkan penuntut hukum Kejari Jakarta Pusat melanjutkan pemeriksaan terdakwa," kata Ketua Majelis Hakim Emilia Djajasubagdja di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (21/2/2019).
 
Dalam kasus ini, Dirut Pertamina 2009-2014 Karen Galaila Agustiawan didakwa mengabaikan prosedur investasi di Pertamina dalam "participating interest" (PI) atas blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia tahun 2009.
 
Akibat perbuatannya merugikan keuangan negara sebesar Rp 568,066 miliar, karena memberikan keuntungan kepada ROC Oil Company (ROC) Limited Australia sebesar nilai itu. Menurut hakim, nota eksepsi yang diajukan penasihat hukum Karen sudah masuk dalam pokok perkara, padahal nota eksepsi bukan mengadili materi perkara.
 
Dalam dakwaan disebutkan, Karen telah memutuskan melakukan investasi "participationg interest" di blok BMG Australia tanpa adanya 'due dilligence' dan analisa risiko, yang ditindaklanjuti penandatangan Sale Purchase Agreement (SPA) dengan ROC Oil Company (ROC) Limited Australia. itu dilakukan tanpa persetujuan bagian legal dan Dewan Komisaris PT Pertamina.
 
Anggota Komisaris Pertamina Humayun Bosha dan Umar Said menyatakan tidak menyetujui usulan direksi. Pertimbangannya, pengoperasioan blok BMG Australia tidak optimal, sehingga investasi PT Pertamina tidak akan menguntungkan dan tidak menambah cadangan minyak.
 
Namun, Karen mengatakan keikutsertaan Pertamina dalam PI perannya hanya 10 persen dan untuk melatih orang-orang Pertamina bukan untuk menang. Namun Pertamina malah menandatangani surat kesepakatan jual beli (SPA), tanpa menunggu persetujuan Dewan Komisaris pada 27 Mei 2009. (Jr.)**
.

Categories:Nasional,
Tags:,