Walhi Jabar Kritisi Peranan Pemerintah Soal Kelola Sampah

Walhi Jabar Kritisi Peranan Pemerintah Soal Kelola Sampah

Masyarakat Cireundeu peringati Hari Peduli Sampah Nasional di TPA Leuwigajah Cimahi. (foto - ist)

Bandung - Wahana  Lingkungan  Hidup  Indonesia  (Walhi)  Jabar  memandang,  penetapan  Hari  Peduli Sampah Nasional (HPSN) harus menjadi ajang refleksi semua pihak, dalam mengukur seberapa optimal penanganan sampah telah dilakukan.
 
Pasalnya, penetapan Hari Peduli Sampah Nasional diperingati terkait tewasnya 157 orang karena ledakan gas dari timbunan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) Leuwigajah Cimahi, pada 21 Februari 2005 lalu. Ledakan itu pun mengakibatkan gunung sampah longsor.
 
Hal tersebut menandakan, penimbunan sampah bukan solusi mendasar dalam penanganan sampah. Namun justru menimbulkan masalah baru jika tidak segera diatasi. "Utamakan pembatasan timbunan sampah. Ganti penggunaan produk sekali pakai dengan produk dan kemasan yang bisa dipakai lagi," kata Direktur Eksekutif Walhi Jabar Dadan Ramdan, Kamis (21/2/2019).
 
Menurut Dadan, di Jabar penanganan sampah hanya fokus di hulu, seperti daur ulang, penimbunan, pembakaran dan lainnya. Sedangkan di sektor hilir sejauh ini masih tetap kurang perhatian.
 
"Perencanaan dan tindakan pemerintah dalam menangani sampah masih tidak menyasar isu strategis secara komprehensif dari hulu ke hilir. Namun hanya memperhatikan kondisi darurat sampah yang berada di sektor hilir," tegas Dadan.
 
Berdasarkan pengamatan Walhi Jabar, pemerintah baik pusat maupun daerah belum memperlihatkan adanya komitmen serius dan strategis terhadap pengelolaan sampah. Ini sebagaimana diatur UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
 
"Dalam Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) mengenai pengelolaan sampah mengamanatkan adanya pengurangan sampah sebesar 30 persen, dan penanganan sampah sebesar 70 persen pada 2025".
 
Oleh karenanya, Walhi menyodorkan beragam solusi, seperti harus adanya pengurangan sampah yang timbul di sektor hulu baik industri maupun domestik. Bahan plastik diganti dengan yang bisa digunakan ulang, mudah didaur ulang atau langsung dikomposkan, TPA tak lagi menggunakan sistem penimbunan karena sudah dilarang dalam undang undang.
 
Sementara itu, Dewan Pakar Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) Sobirin mengatakan, harus ada apresiasi terhadap HPSN, di mana dapat mendorong masyarakat untuk peduli pada sampah.
 
"Setelah kondisi sekian tahun kita lihat, sampah di jalan dan sampah di sungai masih berceceran," katanya. Ada beberapa langkah yang seharusnya diperhatikan, yakni regulasi, sinergi, kemitraan, partisipasi masyarakat serta teknologi.
 
Mengenai HPSN menurut Sobirin, harus kita anggap sakral di mana membawa satu hari kepada satu tahun, agar masyarakat lebih peduli dan sadar sampah. Untuk itu, masyarakat perlu untuk bersama-sama agar sampah ini dikelola menjadi berkah.
 
"Pemerintah daerah kita menginginkan regulasi yang betul-betul penegakan hukum, sinergi yang betul, kemitraan yang berwawasan lingkungan, fasilitas yang difasilitasi serta teknologi yang tidak meninggalkan kearifan lokal," katanya. (Jr.)**
.

Categories:Nasional,
Tags:,