Wagub Uu Di-KPK-kan lagi, Kuatkan ancaman Jemput Paksa

Wagub Uu Di-KPK-kan lagi, Kuatkan ancaman Jemput Paksa

Massa Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jabar Jalan Diponegoro Bandung, Kamis 28 Maret 2019. (foto - ist)

Bandung - Dipanggil  sebagai  saksi  dalam  sidang  kasus  korupsi  dana  hibah  bansos  di  Kabupaten  Tasikmalaya, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum sudah tiga kali mangkir. Sikap itu membuat sejumlah pegiat antikorupsi menjadi geram.
 
Pasalnya, Uu sama sekali tidak mencerminkan pemimpin yang layak jadi panutan masyarakat. Ketua Beyond Anti-Corruption (BAC) Dedi Haryadi mengaku sudah melaporkan kejadian itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2 bulan lalu.
 
Harapannya, KPK dapat mengawasi setiap proses peradilan yang menyeret mantan Bupati Tasikmalaya itu. "Kami perlu mengundang KPK untuk mengawasi proses peradilan yang berlangsung. Termasuk ketidakhadiran Uu dalam proses persidangan," katanya, Kamis (28/3/2019). 
 
Dedi menduga, keterlibatan Uu dalam penyelewengan dana hibah sangat jelas. Meski pada proses awal persidangan tidak ada nama Uu, dalam beberapa kesaksian para tersangka nama Uu kembali mencuat. "Informasi yang kami kumpulkan dan dari kesaksian, kemungkinan keterlibatan Uu cukup tinggi," tambahnya.
 
Sementara itu,  Aliansi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) mendesak Uu Ruzhanul Ulum untuk bersaksi di pengadilan. Hal itu dipandang penting guna menghapuskan prasangka negatif dan mengembalikan kepercayaan masyarakat.
 
Hal itu disampaikan Aliansi KAMMI dalam unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jabar Jalan Diponegoro Bandung,  Kamis 28 Maret 2019. Unjuk rasa digelar karena saat itu Uu tengah menghadiri rapat paripurna LKPJ Gubernur Jabar 2018 mendampingi Ridwan Kamil.
 
"Kami hanya mendesak dia untuk bersaksi karena tiga kali mangkir. Sebenarnya kami ingin bantu menghilangkan suuzon di masyarakat Jabar. Kalau tidak merasa salah, ya datanglah ke sidang," kata Katua Aliansi KAMMI Ahmad Jundi.
 
Menurutnya, sikap Uu yang tidak kooperatif membuat tingkat kepercayaan masyarakat turun bahkan hilang. "Jangankan ber-statemen tapi ternyata kabur-kaburan," katanya. KAMMI akan terus mengawal proses persidangan dan mendesak hakim kembali memanggil Uu. "Kalau kasus ini mandek, kami minta KPK turun tangan," tegasnya Ahmad Jundi.
 
Sejauh ini, kasus korupsi dana hibah Kabupaten Tasikmalaya sudah empat bulan berjalan sejak bulan November 2018. Sudah ada 9 terdakwa yang terlibat kasus itu. Antara lain Sekda Kabupaten Tasikmalaya Abdul Kodir, Kabag Kesra Setda Kabupaten Tasikmalaya Maman Jamaludin dan Sekretaris DPKAD Ade Ruswandi.
 
Selain itu, Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya Endin‚ PNS di bagian Kesra Kabupaten Tasikmalaya Alam Rahadian Muharam dan PNS Eka Ariansyah. Sementara nama Un Ruzhanul Ulum semakin mengemuka, karena ia mengetahui dan juga menandatangani sebundel akta hibah tahun 2016-2017 yang bernilai ratusan miliar rupiah. (Jr.)**
.

Categories:Nasional,
Tags:,