Ridwan Kamil Klarifikasi Setelah Disebut di Sidang Meikarta

Ridwan Kamil Klarifikasi Setelah Disebut di Sidang Meikarta

Sidang kasus suap perizinan proyek Meikarta. (foto - ist)

Bandung - Gubernur  Jabar  Ridwan  Kamil  menyampaikan  klarifikasi  soal  namanya  yang  disebut-sebut  dalam sidang kasus suap perizinan proyek Meikarta. Lewat akun media sosial Instagram pribadinya, @ridwankamil, ia meluruskan pemberitaan itu.
 
"Biar tidak menjadi sumber fitnah, berita ini hanya menceritakan keterangan terdakwa di pengadilan terkait Meikarta, yang menyatakan, "Tim Tata Ruang Kab Bekasi ingin berkonsultasi tata ruang ke gubernur baru, Namun, tidak terlaksana. Karena saya juga tidak mau dan tidak berkenan dan dilarang KPK," demikian tulis Emil, Rabu (10/4/2019).
 
Emil menegaskan, tak turut campur dalam urusan izin proyek Meikarta karena saat izin diproses ia masih berstatus sebagai Walikota Bandung. "Saat Meikarta berproses izin dengan segala permasalahan hukumnya, saya pribadi masih Walikota Bandung, hatur nuhun," katanya.
 
Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Setda Jabar Hermansyah menyatakan, tidak pernah ada pertemuan antara Emil dengan terdakwa penerima suap. "Terkait pemberitaan yang menyebutkan pernyataan terdakwa mantan Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi di persidangan, siapa saja bisa klaim," katanya.
 
Menurutnya, keterangan terdakwa dalam persidangan itu hanya klaim. Terdakwa menyatakan niat atau keinginan untuk membahas persetujuan substantif Raperda RDTR dengan Emil. Nyatanya, pertemuan itu memang tak pernah ada. "Dipastikan, tidak ada pertemuan yang terjadi sejak Pak Gubernur dilantik hingga saat ini," tegasnya.
 
Ia menyatakan, pejabat mana pun baik di lingkungan Pemprov Jabar dan pemkab atau pemkot dapat bertemu langsung dengan gubernur. Disesuaikan dengan materi pembahasan penting atau tidak. "Punya keinginan bertemu sah-sah saja. Banyak yang ingin bertemu dengan gubernur. Namun, tentu dilihat dari tingkat urgensi permohonannya,” katanya.
 
Hermansyah kembali menegaskan, Emil saat ini tidak ada kaitan dengan proses perizinan Meikarta. Sebab, saat itu ia masih menjabat sebagai Walikota Bandung. "Proses perizinan Meikarta dilakukan sebelum Gubernur Jabar dilantik,” katanya.
 
Seperti diketahui, terdakwa kasus suap Meikarta, Neneng Rahmi Nurlaili dalam persidangan menyebutkan berencana bertemu Ridwan Kamil, terkait urusan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Bekasi.
 
Pertemuan dengan Ridwan Kamil kata Neneng, berkaitan dengan percepatan RDTR. Ide itu muncul dari Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Bekasi Henry Lincoln. Namun, pertemuan itu tak dijelaskan lebih detail dalam persidangan.
 
Neneng hanya menyampai, persetujuan substansi RDTR merupakan kewenangan provinsi. "Ya, itu kewenangan provinsi," katanya. Setelah persidangan Neneng pun mengatakan, rencana tersebut yang mengetahui yakni Hendry Lincoln. (Jr.)**
.

Categories:Nasional,
Tags:,