KPK buka Peluang Periksa Nusron Wahid terkait kasus Bowo

KPK buka Peluang Periksa Nusron Wahid terkait kasus Bowo

Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (foto - ist)

Jakarta - Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  segera  panggil  sejumlah  saksi  untuk  mengklarifikasi  ‎"nyanyian"  Bowo Sidik Pangarso, terkait "serangan fajar" yang menyeret nama Politikus Golkar Nusron Wahid.
 
Salah satu yang akan dipanggil untuk diperiksa, yakni Nusron Wahid. Sebab, Nusron disebut-sebut oleh Bowo yang memerintahkannya untuk menyiapkan 400 ribu amplop untuk serangan fajar di Pemilu 2019.
 
"Klarifikasi pasti dilakukan tapi terhadap siapa dan bagaimana metodenya tentu belum bisa disampaikan. Penyidik membutuhkan keterangan dari pihak tertentu, siapa pun orangnya sepanjang relevan dan terkait tentu akan kami panggil," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya Jalan Kuningan Persada Jakarta Selatan, Rabu (10/4/2019).
 
Menurut Febri, 'nyanyian' Bowo Sidik Pangarso yang menyeret nama Nusron Wahid terkait amplop serangan fajar tidak cukup kuat jika tidak didukung keterangan yang lain. Oleh karena itu, KPK akan menguji kebenaran omongan itu.
 
"Bagi KPK satu keterangan saja tentu tidak cukup, tapi satu keterangan itu tentu saja perlu dicek dan diklarifikasi atau diverifikasi dengan sejumlah bukti yang lain dan keterangan keterangan yang lainnya," katanya.
 
"Penting bagi KPK, untuk tidak tergantung pada satu keterangan saksi atau tersangka dan harus melihat kesesuaian dengan bukti lainnya. Namun tentu kami akan telusuri lebih lanjut informasi yang relevan terkait sumber dana dari sekitar 8 miliar itu, dan juga proses penukarannya".
 
Politikus Golkar Nusron Wahid.
 
Sebelumnya, Bowo mengaku disuruh Nusron mengumpulkan 400 ribu amplop guna keperluan "serangan fajar" di Pemilu 2019. Namun, tudingan itu langsung dibantah oleh Nusron Wahid. Nusron menegaskan, pernyataan Bowo tidak benar.
 
Nusron dan Bowo merupakan calon anggota DPR dari Dapil Jawa Tengah II dari Fraksi Golkar. Keduanya sama-sama sedang berjuang merebut suara di Jawa Tengah untuk kembali menjadi anggota DPR.
 
Namun, Bowo tersandung kasus di KPK sebelum pemilu digelar. Bowo ditetapkan sebagai tersangka penerima suap, terkait kerja sama pengangkutan bidang pelayaran untuk kebutuhan distribusi pupuk menggunakan kapal PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK).
 
Selain Bowo Sidik, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya, yakni anak buah Bowo dari PT Inersia, Indung yang diduga juga sebagai pihak penerima suap. Sedangkan satu tersangka lainnya Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia Asty Winasti, yang diduga sebagai pihak pemberi suap.
 
Bowo disinyalir menerima suap karena telah membantu PT Humpuss agar kapal milik PT Humpuss digunakan kembali oleh PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) untuk, m‎engangkut pendistribusian pupuk. Sebab, kerja sama antara PT HTK dan PT PILOG telah berhenti.
 
Bowo Sidik diduga‎ bukan hanya menerima suap dari PT Humpuss, tapi juga dari pengusaha lainnya. Total, uang suap dan gratifikasi yang diterima Bowo Sidik dari PT Humpuss maupun pihak lainnya sekitar Rp 8 miliar. Uang itu dikumpulkan untuk melakukan "serangan fajar" di Pemilu 2019.
 
KPK sendiri telah menyita uang Rp 8 miliar dalam 82 kardus dan dua boks. Ke-82 kardus serta dua boks itu berisi uang pecahan Rp 50 ribu dan Rp 20 ribu, dengan total Rp 8 miliar yang sudah dimasukkan ke dalam amplop berwarna putih. (Jr.)**
.

Categories:Nasional,
Tags:,