Dosen sejumlah fakultas gugat penunjukan plt rektor Unpad

Dosen sejumlah fakultas gugat penunjukan plt rektor Unpad

Rina Indiastuti ditunjuk sebagai pelaksana tugas Rektor Unpad hingga 6 bulan ke depan. (foto - ist)

Bandung - Dosen  dari  sejumlah  fakultas di lingkungan Universitas Padjadjaran  (Unpad)  menyikapi putusan Rapat Pleno MWA, yang menunjuk Rina Indiastuti sebagai Pelaksana Tugas Rektor Unpad hingga 6 bulan ke depan.
 
Mereka tetap pada pendiriannya untuk menggugat penunjukan Plt. Rektor Unpad itu. "Penunjukan itu di luar kewenangan menteri. Kita bertanya pada pengadilan, mana yang berdiri di atas hukum dan mana yang melanggar hukum," sebut dosen Fakultas Hukum Unpad Aldrin Herwany, Senin (15/4/2019).
 
Pakar hukum Unpad Indra Perwira pun menyatakan kekecewaannya atas putusan MWA. Ia menilai, MWA justru mengikuti perintah menteri dan meminta ditetapkan Plt. Rina Indiastuti merupakan Sekretaris Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti.
 
Rina Indiastuti sendiri menyatakan, dirinya mendapat tugas melalui Surat Keputusan Menristekdikti Nomor T/21/M/KP.03.00/2019 yang diterbitkan 15 April 2019. Dalam mengemban tugas itu, ia diberi kewenangan menandatangani ijazah dan menjadi exofficio anggota Majelis Wali Amanat Unpad.
 
Berdasarkan statuta, pengambilalihan oleh Menristekdikti dilakukan jika ada konflik antara rektor dan Senat Akademik yang tak bisa diselesaikan oleh MWA. "Itu sewenang-wenang. Kalau tak ada hukumnya, ya tidak beradab," kata Indra Perwira.
 
Ia menilai, MWA sengaja membuat keputusan di penghujung waktu. Bahkan, pertanggungjawaban rektor dilakukan pada hari terakhir masa jabatan. MWA cenderung mengulur waktu seakan menjadi alasan penunjukan Plt. "Ini tidak membangun good governance seperti yang selama ini dibilang," tegasnya.
 
Kewenangan Plt. juga terbatas. Akan ada keberatan dari mahasiswa jika ijazah ditandatangani oleh Plt. rektor. "Atau mereka harus menunggu sampai ada rektor baru," katanya. Status calon rektor yang ada juga tak dijelaskan bagaimana nasib selanjutnya. "Itu kesalahan besar," lanjutnya.
 
Sementara Guru Besar Hukum Unpad Susi Dwi Harijanti mengatakan, surat menteri yang menjadi dasar MWA tidak punya kekuatan hukum. "Seharusnya permintaan menteri itu dilihat sebagai kementerian memberi saran, bukan putusan. Hal itu sama saja dengan bentuk intervensi.
 
Susi menilai, selama ini Ketua MWA kerap memposisikan diri sebagai atasan. Misalnya, dengan tidak menandatangani undangan rapat pleno dan tidak hadir rapat. "Dengan demikian, terjadi penundaan yang tak bisa dijustifikasi," katanya.
 
Mengenai adanya kabar permintaan uang kepada calon rektor, Indra Perwira mengaku pernah mendengar hal itu dari salah seorang calon rektor. Namun, ia pun menyarankan untuk mengabaikan permintaan itu.
 
"Kalau itu terbukti, kepercayaan publik tidak akan ada lagi. Kampus sebagai benteng terakhir penjaga moral," katanya. Disebutkan, perlu adanya pertanggungjawaban publik atas kinerja MWA. "Kalau saya anggota MWA, sudah gagal, saya akan mundur," tambahnya. (Jr.)**
.

Categories:Pendidikan,
Tags:,