Pencoblosan di LN Amburadul, Pengamat Kritik Habis KPU

Pencoblosan di LN Amburadul, Pengamat Kritik Habis KPU

Suasana proses pencoblosan di Beijing Cina. (foto - KBRI Beijing))

Jakarta - Tahapan  pencoblosan  pemilu  di  sejumlah  tempat  pemungutan  suara di luar  negeri amburadul. Sejumlah kritikan pun langsung dilayangkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurut pengamat pemilu yang juga inisiator jagapemilu.com, Abdul Malik Raharusun, kejadian surat suara sudah tercoblos di Selangor Malaysia hingga munculnya petisi pemilu ulang di Sydney Australia, harus menjadi perhatian khusus KPU.

Ia mengingatkan, sebagai lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan Pemilu 2019, KPU tidak boleh lengah. KPU harus teliti guna meningkatkan kepercayaan publik. Sebab, Pemilu 2019 memiliki rangkaian pemungutan suara pilpres dan pileg yang digelar serentak.

"Kita tahu, pemilu baik secara prosedural atau pun substansial harus dapat dijalankan secara jujur dan adil," kata Malik dalam keterangannya, Selasa (16/4/2019). Ia berpendangan, kegaduhan pencoblosan di luar negeri akibat sejumlah persoalan prosedural. Misalnya kotak suara, kertas suara dan jumlah daftar pemilih.

Akibatnya, persoalan secara substansial seperti visi misi calon presiden dan calon wakil presiden sangat strategis justru terabaikan. "Hal yang seharusnya penting justru terabaikan. Hal itu jelas sangat mengecewakan," katanya.

Malik berharap, KPU yang terdiri atas akademisi, profesional dan non-partisan partai tak sekadar menyelenggarakan pemilu secara prosedur teknis. Namun, harus bisa menggali khazanah pemikiran dari para calon presiden dan calon wakil presiden. "Desakan KPU agar lebih ekstra profesional menjadi sangat urgent. Semoga KPU dapat mengembalikan rasa kepercayaan publik," harapnya.

Sebelumnya, Ketua KPU merespons sejumlah kekacauan dalam tahapan pencoblosan di luar negeri. Salah satunya di Sydney Australia. Arief meminta Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Sydney Australia berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Saya sudah minta kepada PPLN agar berkoordinasi dengan Bawaslu. Lalu meneliti apakah ada ketentuan yang dijalankan tak sesuai," kata Arief. Ada ketentuan yang sudah mengatur pemungutan suara bisa dilanjutkan atau susulan. Karena itu, ia minta PPLN benar-benar melakukan pengecekan.

Sementara itu, jelang hari pencoblosan di Tanah air beredar kabar hasil exit poll pemilihan suara Pemilu 2019 di sejumlah negara. Menurut KPU, hasil penghitungan suara menggunakan metode  exit poll tak bisa jadi acuan hasil pemilihan WNI di luar negeri.

Exit poll merupakan survei yang dilakukan segera setelah para pemilih meninggalkan tempat pemungutan suara (TPS). Komisioner KPU Hasyim Asy'ari menyatakan, metode penghitungan  exit poll memiliki kelemahan. Pasalnya, pencoblosan di luar negeri tak semua dilakukan melalui TPS, tapi juga melalui pos dan kotak suara keliling (KSK).

Sedangkan exit poll itu sendiri dilakukan dengan mewawancarai pemilih yang baru selesai melakukan pencoblosan di TPS. Menurutnya, hitung cepat di luar negeri bisa dilakukan setelah 17 April 2019, saat semua metode pengambilan suara di luar negeri diakumulasi.

"Jadi di luar negeri yang memungkinkan kalau quick count (hitung cepat), ketiga metode itu pada tanggal 17 April," kata Hasyim. Jika ada lembaga mengatakan telah mengeluarkan exit poll  luar negeri, hitungannya tidak mewakili perolehan suara di luar negeri karena hanya satu metode yang dihitung. (Jr.)**

.

Categories:Internasional,
Tags:,