Bawaslu Minta KPU Copot 2 PPLN Malaysia dan Wakil Dubes

Bawaslu Minta KPU Copot 2 PPLN Malaysia dan Wakil Dubes

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar. (foto - ist)

Jakarta - Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  membuat  keputusan,  menanggapi  temuan  surat  suara  Pemilu  sah yang diduga telah tercoblos oleh bukan pemilih yang sah dan belum tercoblos oleh bukan pemilih sah di lokasi Bandar Baru Wangi Selangor Malaysia.

"Sebagian surat suara yang masuk PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri) Kuala Lumpur diyakini tidak sesuai dengan asas luber Jurdil. Dengan demikian, PPLN terbukti secara sah tidak melaksanakan tugas secara objektif transparan dan profesional," kata anggota Bawaslu, Rahmat Bagja di Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2019).

Untuk itu, Bawaslu merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia untuk mengganti dua orang PPLN Malaysia. Hal itu bertujuan untuk menghindari timbulnya masalah konflik kepentingan dalam proses Pemilu ini.

"Bawaslu juga merekomendasikan kepada KPU untuk mengganti PPLN (Malaysia) sebanyak dua orang, atas nama Bapak Krisna (KU Hanan) sebagai  Wakil Duta Besar (Indonesia untuk Malaysia), yang menurut kami untuk menghindari konflik kepentingan agar perlu diganti dan Bapak Djajuk Nashir," tegas Rahmat.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan Bawaslu merekomendasikan pemungutan suara ulang (PSU) di Malaysia dan Sidney Australia, pada Selasa 16 April 2019. Rekomendasi itu dilakukan guna memenuhi hak pilih warga negara Indonesia dan demi menjaga integritas proses penyelenggaraan Pemilu 2019 di dua wilayah itu.

"Bawaslu memerintahkan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur melalui KPU untuk melakukan PSU bagi pemilih Kuala Lumpur melalui metode pos. Jumlah pemilih terdaftar melalui metode itu sebanyak 319.293 orang," kata Fritz.

Terhadap dua anggota PPLN Kuala Lumpur, yaitu Krishna KU Hannan yang merupakan wakil duta besar Indonesia untuk Malaysia dan Djadjuk Natsir, Bawaslu merekomendasikan agar keduanya segera diberhentikan. Karena diduga ada konflik kepentingan.

Rekomendasi keluar atas dasar kesimpulan, pemungutan suara Pemilu 2019 melalui metode pos di wilayah Kuala Lumpur tidak sepenuhnya sesuai dengan prosedur, tata cara atau mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pemilu.

"Hal itu menyebabkan penemuan surat suara pemilu yang sah diduga telah tercoblos oleh bukan pemilih yang sah, dan belum tercoblos oleh pemilih yang sah di lokasi Taman University SG Tangkas 43.000 Kajang dan di Lokasi Bandar Baru Wangi Selangor Malaysia," katanya.

Selain itu, sebagian surat suara Pemilu 2019 yang telah masuk di PPLN Kuala Lumpur Malaysia, juga diyakini tidak sesuai dengan asas langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dengan demikian, PPLN Kuala Lumpur terbukti secara sah dan meyakinkan tidak melaksanakan tugas secara objektif, transparan dan profesional dalam penyelenggaraan pemilu 2019.

"Selain kepada PPLN Malaysia, Bawaslu juga menyampaikan rekomendasi kepada PPLN Sidney melalui KPU untuk melakukan pemungutan suara lanjutan di TPS bagi pemilih sudah terdaftar dalam DPT, DPTB serta DPK," katanya.

Pemilih yang diberi hak memilih adalah pemilih yang telah berada dalam antrean, namun belum dapat menggunakan hak pilih karena TPS ditutup PPLN. Sebelumnya, Bawaslu menyimpulkan, telah terjadi penutupan TPS pada pukul 18.00 waktu Sidney.

"Hal itu menyebabkan sejumlah pemilih  tidak dapat menggunakan hak pilih, sebagaimana diatur dalam peraturan  perundang-undangan pemilu. Penutupan TPS itu diyakini tidak sesuai dengan asas umum dan adil dalam penyelenggaraan Pemilu 2019," tambahnya. (Jr.)**

.

Categories:Nasional,
Tags:,