Sejumlah lembaga Quick Count Menangi Jokowi Dipolisikan

Sejumlah lembaga Quick Count Menangi Jokowi Dipolisikan

Kamah polisikan sejumlah lembaga quick count yang memenangkan Jokowi 0 Ma'ruf. (foto - ist)

Jakarta - Koalisi  Aktivis  Masyarakat  Antikorupsi  dan  Hoaks  (KAMAH)  melaporkan sejumlah lembaga hitung cepat (cuick count) ke Bareskim Polri, Kamis (18/4/2019). Menurut Kuasa hukum, Pitra Romadoni Nasution, lembaga hitung cepat telah melakukan kebohongan ke publik.
 
Ia mengatakan, sesuai data internal yang dimiliki pasangan Prabowo - Sandiaga meraup suara yang sangat besar, yakni 56 persen. Termasuk dari aplikasi "Ayo Jaga TPS" yang menampilkan Prabowo meraih 59,74 persen. Begitu pun dengan exit poll, Prabowo juga unggul dengan 62 persen.
 
Sementara itu, lembaga hitung cepat merilis hasil pemungutan suara yang berbeda. Mereka condong menampilkan yang memenangkan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Alhasil, masyarakat semakin dibikin bingung.
 
Oleh karena itu, Pitra mendesak polisi mengusut tuntas permasalahan hasil survei itu. Adapun lembaga survei yang dilaporkan antara lain Indo Barometer, CSIS, Charta Politika, Poltracking, Perludem, SMRC dan lembaga survei lain yang menampilkan hasil quick count Pilpres 2019 di stasiun televisi.
 
"Semua lembaga survei yang menyatakan unggul itu kita laporkan, karena belum tahu kebenaran dan kepastiannya karena kita tidak mau hoaks. Oleh karenanya, lebih baik tunggu dulu ada yang real meski mereka punya data tapi tunggu dulu," katanya.
 
Pitra menilai, lembaga survei melanggar Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, Pasal 14 dan 15 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
 
"Makanya jangan membuat kebingungan masyarakat kita, ini sudah sangat dahsyat  penggiringan opini quick count tersebut. Jika nanti nyatanya Prabowo yang menang, bagaimana nanti mempertanggung- jawabkannya," tegas Pitra.
 
Ia mengklaim laporan telah diterima oleh petugas SPKT Mabes Polri, meski tak bisa menunjukkan nomor laporannya. Jadi pengaduan itu tidak mesti harus LP tetapi bisa secara tertulis, dan itu sudah diterima oleh Kasubag bagian penyidikan dan pengaduan pihak Bareskrim Mabes Polri," tambahnya. (Jr.)**
.

Categories:Nasional,
Tags:,