Emil prihatin walikota Tasikmalaya resmi sebagai tersangka

Emil prihatin walikota Tasikmalaya resmi sebagai tersangka

Walikota Tasikmalaya Budi Budiman. (foto - ist)

Bandung - Gubernur  Jabar  Ridwan  Kamil  merasa  prihatin,  menyusul  Walikota Tasikmalaya Budi Budiman secara resmi jadi tersangka. KPK menetapkan Budi Budiman sebagai tersangka, dalam kasus terkait suap eks pejabat Kemenkeu Yaya Purnomo.
 
Padahal, Emil kerap mengingatkan kepada para kepala daerah di Jabar untuk selalu menjaga integritas dan profesional dalam menjalankan tugas. "Sebagai Gubernur Jabar saya prihatin mendengar kabar yang beredar, terkait penetapan tersangka Walikota Tasikmalaya oleh KPK," tegas Emil, Kamis (25/4/2019).
 
Menurutnya, di berbagai kesempatan pihaknya selalu mengingatkan tentang tiga nilai dalam menjadi pemimpin. Yakni menjaga integritas, melayani sepenuh hati serta tiga bersikap profesionalisme.
 
Pernyataan Emil menyusul status tersangka yang disandang Walikota Tasikmalaya yang resmi ditetapkan KPK di Jakarta. "Kami serahkan sepenuhnya prosedur apapun terkait masalah ini kepada KPK dan hukum. Tentunya kita yakini hukum akan berlaku adil kepada siapa pun, karena hukum panglima tertinggi dalam menentukan sebuah rasa keadilan," katanya.
 
Ia berharap, para kepala daerah lain untuk selalu melakukan instropeksi agar hal yang terjadi tak terulang di daerah lain. Dengan demikian, visi Jabar sebagai provinsi termaju bisa dihadirkan dengan integritas yang kuat.
 
"Karena ini masih baru maka kita tunggu saja perkembangannya melalui media, sekaligus kita serahkan segala sesuatunya sesuai prosedur hukum," tambahnya. Emil menambahkan, warga Kota Tasikmalaya agar tetap kondusif dan menyerahkan penanganan kasus itu pada yang berwenang.
 
Seperti diketahui, Walikota Tasikmalaya Budi Budiman ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, dalam kasus yang masih berkaitan dengan suap eks pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yaya Purnomo.
 
Namun, Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan sendiri tidak menjelaskan detail pasal yang disangkakan kepada Budi. Tim KPK pun telah menggeledah ruang kerja Walikota Tasikmalaya hampir 8 jam. Petugas pun mengamankan sejumlah koper dan boks plastik, usai penggeledahan.
 
Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah menyebutkan, barang bukti yang diamankan untuk proses penyidikan selanjutnya, yakni dokumen anggaran. Budi pun pernah diperiksa sebagai saksi di proses penyidikan kasus suap Yaya.
 
Ketika itu, Budi mengaku ditanya soal proposal APBD 2018. Ia juga pernah menjadi saksi dalam persidangan Yaya. Saat itu Budi mengaku tak memberi suap terkait usul anggaran.  Dalam tuntutan Yaya, Budi disebut memberi uang Rp 700 juta kepada Yaya.
 
Uang itu lalu dibagikan Yaya kepada Wabendum PPP Puji Suhartono dan seorang bernama Rifa Surya. Saat ini, Yaya sudah divonis 6,5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 1 bulan kurungan.
 
Yaya terbukti bersalah melakukan kongkalikong dengan mantan anggota DPR Amin Santono, agar Kabupaten Lampung Tengah mendapatkan alokasi tambahan anggaran dari APBN tahun 2018.
 
Dalam putusannya, majelis hakim juga menyatakan Yaya terbukti menerima gratifikasi berkaitan dengan jasa Yaya bersama Rifa Surya, menjanjikan delapan daerah mendapatkan alokasi anggaran di DAK dan DID APBN tahun 2018.
 
Kedelapan daerah itu yakni Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kampar, Kota Dumai, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kota Balikpapan, Kabupaten Karimun, Kota Tasikmalaya serta Kabupaten Tabanan.(Jr.)**
.

Categories:Nasional,
Tags:,