ICW Menyoroti 79 Persen Terdakwa Korupsi Divonis Ringan

ICW Menyoroti 79 Persen Terdakwa Korupsi Divonis Ringan

Peneliti ICW Lalola Easter. (foto- ist)

Jakarta - Sedikitnya  ada  sekitar  79  persen  terdakwa  kasus  tindak  pidana  korupsi  yang  divonis  ringan yakni dengan putusan 1 sampai 4 tahun penjara pada 2018. Tren putusan itu pun mendapat sorotan dari Indonesia Corruption Watch (ICW).
 
ICW mengumpulkan data putusan kasus korupsi dari halaman resmi situs Mahkamah Agung (MA), Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri dan informasi putusan banding beberapa pengadilan tinggi pada 2018. Data itu dilengkapi dengan data sekunder dari media massa.
 
"Berdasarkan pemantauan ICW, pada 2018 ada 1.053 perkara dengan 1.162 terdakwa yang diputus pada ketiga tingkatan pengadilan (pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung)," kata Peneliti ICW Lalola Easter di Kantor ICW Jalan Kalibata Timur IV Jakarta Selatan, Minggu (28/4/2019).
 
Disebutkan, ada perbedaan rata-rata putusan pidana penjara di tingkat pengadilan. Pada PN, rata-rata putusan 2 tahun 3 bulan, pada PT adalah 2 tahun 8 bulan dan MA adalah 5 tahun 9 bulan. "Total pidana penjara rata-rata 2 tahun 5 bulan," kata Lalola.
 
Apabila diperinci, sebanyak 918 terdakwa atau 79 persen diputus dengan hukuman ringan (1-4 tahun), 180 terdakwa atau 15,4 persen hukuman sedang (4-10 tahun) dan 9 terdakwa atau 0,77 persen hukuman berat (lebih dari 10 tahun).
 
"Dari sebanyak 918 terdakwa putusan ringan, 749 di antaranya berada di pengadilan negeri, 159 di tingkat pengadilan tinggi dan sebanyak 10 terdakwa di Mahkamah Agung," tegas Lalola.
 
Dengan hasil pengolahan data tersebut, ICW masih menganggap pengadilan belum memutus tindak pidana korupsi dengan tinggi. "Vonis hakim dalam perkara korupsi masih rendah. Vonis pengadilan ringan karena tuntutan JPU juga tergolong rendah," katanya.
 
Selama mengadakan penelitian itu, ICW menyoroti keterbukaan informasi dari Mahkamah Agung dalam mengakses banding, kasasi dan peninjauan kembali. SIPP untuk pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung tidak bisa diakses publik.
 
"SIPP untuk pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung masih terbatas untuk kalangan internal. Beberapa pengadilan tinggi sudah berinisiatif baik dengan mengembangkan laman serupa SIPP, namun belum diikuti oleh seluruh pengadilan tinggi".
 
Selain itu, ICW mengusulkan agar kasus suap tidak dimasukkan ke dalam tindak pidana korupsi. Pemerintah bisa mengalihkan kasus suap dengan hukuman di luar pidana, seperti mutasi atau pemecatan.
 
"Untuk itu, perlu dipikirkan mengenai mekanisme untuk tidak serta merta membawa masalah pungli dengan pendekatan hukum pidana," tambahnya. (Jr.)**
.

Categories:Nasional,
Tags:,