Taiwan, Pertama di Asia Legalkan Pernikahan Sesama Jenis

Taiwan, Pertama di Asia Legalkan Pernikahan Sesama Jenis

Dukungan warga Taiwan atas dilegalkannya pernikahan sesama jenis. (foto - Reuters)

Taipei - Taiwan  menjadi  negara  pertama  di  kawasan  Asia,  yang  melegalkan  pernikahan  sesama  jenis.  Hal  itu terjadi setelah Parlemen Taiwan mengesahkan aturan tersebut, pada Jumat (17/5/2019).
 
Rancangan undang-undang pernikahan sesama jenis tersebut lolos, setelah hasil voting oleh anggota parlemen menolak keberatan pada menit-menit terakhir dari politisi konservatif untuk menyetujui perubahan.
 
Dilansir ABC News, anggota parlemen yang mayoritas berasal dari Partai Progresif Demokratik (DPP) meloloskan rancangan undang-undang tersebut,  setelah pemungutan suara menunjukkan hasil 66-27 untuk mendukung RUU.
 
RUU itu juga sebagai tindak lanjut dari putusan Pengadilan Konstitusional pada 2017 yang memerintahkan, pasangan sesama jenis memiliki hak untuk menikah secara resmi. Pengadilan pun memberi waktu dua tahun kepada parlemen untuk meloloskan undang-undang perubahan paling lambat pada 24 Mei.
 
Sejak saat itu, anggota parlemen Taiwan telah memperdebatkan tiga RUU yang berbeda untuk melegalkan penyatuan sesama jenis, dan RUU yang paling progresif dari ketiganya telah disahkan.
 
RUU yang menawarkan perlindungan hukum yang setara dengan pasangan heteroseksual kepada pasangan sesama jenis tersebut, akan mulai berlaku setelah ditandatangani oleh Presiden Tsai Ing-wen.
 
"Hari ini, kami dapat menunjukkan kepada dunia bahwa #LoveWins (cinta telah menang)," seru Tsai, yang mengusung janji kesetaraan pernikahan dalam kampanye pemilihan presiden pada 2016 lalu.
 
Meski demikian, sejauh ini belum jelas apakah pasangan sesama jenis itu juga akan berhak atas hak-hak penting lainnya. Misalnya, adopsi dan pernikahan lintas-bangsa yang masih terus dibahas oleh parlemen.
 
Lolosnya RUU pernikahan sesama jenis tersebut diyakini akan menjadi tantangan tersendiri khususnya bagi Presiden Tsai, yang akan maju untuk masa jabatan kedua dalam pemilihan presiden pada Januari mendatang.
 
Hal itu setelah dalam referendum pada November tahun lalu, sebagian besar pemilih dengan tegas menolak mendefinisikan pernikahan, sebagai hal selain persatuan antara pria dengan wanita.
 
Pihak oposisi pun menuding lolosnya RUU pernikahan sejenis telah menentang kehendak rakyat. "Bagaimana bisa kita mengabaikan hasil referendum yang menunjukkan kehendak rakyat?" tanya John Wu, anggota legislatif dari partai oposisi Kuomintang kepada parlemen sebelum dilakukannya pemungutan suara.
 
"Bisakah kita menemukan solusi kompromi yang tepat? Kita perlu lebih banyak dialog dengan masyarakat," tambahnya. Kelompok konservatif yang menentang pernikahan sesama jenis juga mengatakan, undang-undang itu tidak menghargai kehendak rakyat.
 
"Kehendak sekitar tujuh juta orang dalam referendum telah diinjak-injak," kata kelompok Koalisi untuk Kebahagiaan Generasi Masa Depan. "Publik akan menggelar unjuk rasa besar-besaran pada tahun 2020," lanjut pernyataan itu.
 
Seperti diakui, belakangan pernikahan sesama jenis tidak diakui di Hongkong dan Cina. Padahal, Cina  sendiri menganggap Taiwan sebagai bagian dari negaranya di bawah kebijakan Satu Cina. (Jr.)**
.

Categories:Gaya hidup,
Tags:,