Tim Prabowo-Sandi Layangkan 51 Bukti Kecurangan Pilpres

Tim Prabowo-Sandi Layangkan 51 Bukti Kecurangan Pilpres

Tim hukum Prabowo - Sandi layangkan 51 bukti kecurangan Pilpres ke MK. (foto - ist)

Jakarta - Bambang  Widjojanto,  Ketua  Tim  Hukum   Prabowo  Subianto  -  Sandiaga  Uno   mengaku  telah  melampirkan  51 bukti terkait permohonan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
 
"Ada kombinasi antara dokumen dan saksi. Ada saksi ahli dan fakta, ya baru 51 bukti. Kita akan melengkapi sejumlah bukti lainnya yang diperlukan," kata Bambang di Gedung MK Jakarta, Jumat (24/5/2019) malam.
 
Menurut Bambang, MK tidak sekadar menjadi mahkamah kalkulator yang mengungkap persoalan numerik semata. Namun, ia berharap MK dapat mengungkap adanya kecurangan yang begitu dahsyat dari Pemilu 2019 tersebut.
 
"Kami mencoba untuk mendorong MK bukan hanya sekadar sebagai mahkamah kalkulator yang numerik, tetapi bisa memeriksa betapa kecurangan yang terjadi begitu dahsyat," katanya.
 
Pendaftaran sengketa PHPU dari paslon 02 itu sendiri diwakili oleh delapan kuasa hukum. Antara lain Bambang Widjojanto, Zulfadli, Dorel Almir, Iskandar Son Haji, Iwan Satriawan, Lutfi Yazid, Teguh Nasrullah serta Denny Indrayana.
 
"Pak Prabowo - Sandi menitipkan pesan, bahwa hari ini nggak bisa datang tapi dalam sidang pertama akan hadir," tegas Bambang. Ia mengakui, tim hukum pasangan calon 02 Prabowo - Sandi mengaku dipersulit saat hendak mendaftarkan gugatan PHPU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan, akses jalan menuju MK disebut diblokade oleh aparat.
 
"Kami lihat di Waze aplikasi bahwa kalan utama tak bisa dilewati, sehingga kami lewat jalan belakang karena ada blokade petugas," aku Bambang. Mantan pimpinan KPK itu menyatakan, ia dan Jalan Merdeka ditutup sehingga rombongan akhirnya memutuskan lewat jalan belakang untuk menuju ke MK.
 
Namun demikian, saat mereka sudah mengikuti arahan petugas untuk lewat jalur belakang, ternyata masih tidak bisa juga dan disuruh masuk kembali lewat depan. Akhirnya, Bambang dan rombongan memutuskan untuk turun dari kendaraan dan berjalan kaki menuju MK karena mengejar waktu untuk mendaftar.
 
"Akhirnya kami turun dari kendaraan dan jalan kaki. Apa maksudnya diblokade seperti ini? Jangan sampai akses to justice diblokade juga. Semoga selanjutnya nggak diblokade. Itu bisa menyebabkan terhambatnya proses di MK," tambahnya. (Jr.)**
.

Categories:Nasional,
Tags:,