Waspadai Kecurangan Sistem Zonasi dalam PPDB 2019

Waspadai Kecurangan Sistem Zonasi dalam PPDB 2019

Waspadai adanya kecurangan sistem zonasi dalam PPDB 2019. (foto - ist)

Bandung - Ketua Panitia PPDB 2019 SMAN 2 Kota Bandung Fredi Trisianly meminta Pemprov Jabar mewaspadai indikasi kecurangan, dalam sistem zonasi yang kembali diberlakukan. Salah satunya memperketat pengecekan langsung ke lapangan, terkait alamat tinggal calon peserta didik.
 
Belajar dari pengalaman tahun lalu menurut Fredi, banyak calon siswa mendaftar ke SMAN 2 Bandung dengan alamat rumah yang mencurigakan. Misalnya, beralamat di salah satu apartemen Jalan Cihampelas, dan berdasarkan keterangannya mereka baru tinggal di alamat itu selama 1 tahun.
 
Ia menilai, banyak orangtua siswa mengakali sistem zonasi dengan mendadak pindah alamat, hanya untuk mendapat surat keterangan domisili dari RT/RW setempat. Secara hukum memang tidak melanggar, namun secara prinsip keadilan tidak etis.
 
"Masyarakat mengakali zonasi, tahun lalu dinamakan WPS (warga penduduk sekitar), jadi waktu anaknya kelas 2 SMP mereka ngontrak dekat sekolah, rumahnya misalnya di Bogor. Mereka dapat KK di situ, surat pindah apapun bisa diakali. Artinya, semuanya harus duduk bersama, dari Disdukcapil, RT RW, kelurahan nggak ada pengecekan itu, ngontrak tapi tidak ditinggali," kata Fredi, Senin (17/6/2019).
 
Lemahnya pengecekan ulang alamat calon siswa menjadi poin yang disorot. Tahun lalu Fredi juga pernah melaporkan aduan itu ke Ombudsman Jabar, namun tindak lanjutnya seperti apa ia tidak mendapatkan informasi.
 
Contoh lain di SMAN 5 dan SMAN 3 Kota Bandung, Fredi mempertanyakan seberapa banyak penduduk sekitar yang mendaftar ke sekolah itu. Sebab bangunan yang berada di sekitar dua SMA itu bukan rumah tinggal, tapi banyak yang mendaftar dengan status alamat tinggal di sana.
 
"Kalau mau jujur coba SMA 5 dan 3 di sekitarnya ada penduduk nggak, itu kantor kan? Tapi alamat siswanya di situ, kalau diselidiki bagaimana," katanya. Pihak sekolah diakui memang tidak berwenang melakukan pengecekan langsung ke alamat tinggal calon siswa. Sehingga hal itu menjadi tugas aparat setempat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk menyelidiki kebenarannya.
 
"Kami tidak alergi terhadap perubahan, ini kan sebenarnya menghilangkan anggapan sekolah favorit, tapi hanya anggapan masyarakat saja. Jadi kalau masyarakatnya sudah mau sekolah di sini, apa pun aturannya diakali," tegasnya.
 
Terlebih lagi porsi kuota penerimaan siswa melalui jalur zonasi murni hanya 192 dari total 350 siswa, yang bisa ditampung SMAN 2 Kota Bandung tahun ajaran 2019/2020. Sedangkan yang antre di hari pertama saja melebihi 400 siswa, maka dapat dibayangkan ketatnya persaingan.
 
Tak hanya itu, berkaca pada sistem zonasi PPDB tahun 2018 jarak terjauh alamat tinggal yang dinyatakan lolos seleksi SMAN 2, yakni 400 meter. Tentu saja hal itu membuat potensi kecurangan semakin besar. "Kita terima 192 siswa untuk zonasi murni, paling banter 1 kilometer kemungkinan sulit diterima. Tahun lalu saja jarak terjauh 400 meter," tambahnya.
 
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jabar Dewi Sartika menegaskan, pihaknya bekerjasama dengan Disdukcapil setempat sudah turun langsung ke lapangan, untuk memastikan tidak ada "alamat palsu" sejak satu bulan lalu. Bahkan, aparat RT/RW setempat sudah disosialisasikan terkait hal itu.
 
Dewi memastikan, pihaknya akan tetap melakukan pengecekan ulang langsung ke alamat tinggal jika ditemukan ada kecurigaan. Misalnya beberapa KK dengan alamat yang sama.
 
"Kita dan Diksdukcapil sudah turun dari satu bulan lalu Disdukcapil pun sudah informasikan ke masing-masing RT RW, sehingga sekolah yang terdekat bisa cek ke RT RW. Dipastikan, ada pengecekan ulang bagi satu lokasi yang informasinya beberapa KK menumpuk alamatnya," katanya. (Jr.)**
.

Categories:Pendidikan,
Tags:,