Ombudsman Jabar Menerima 76 Laporan Terkait PPDB 2019

Ombudsman Jabar Menerima 76 Laporan Terkait PPDB 2019

Salah satu suasana pelaksanaan PPDB 2019 di Kota Bandung. (foto - ist)

Bandung - Ketua  Ombudsman  Perwakilan  Jawa  Barat  Haneda  Sri  Lastoto  mengaku,  pihaknya  menerima 76 laporan terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019. Sejauh ini, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Pemkot Bandung.
 
Menurut Haneda, 50 laporan di antaranya diklasifikasikan sebagai laporan untuk siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP). Sedangkan 26 sisanya sudah masuk ke Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung.
 
"Total kami menerima 76 laporan. Sebanyak 50 kasus untuk klasifikasi siswa RMP, ini yang kami harus prioritaskan. Kami juga yang harus meminta perhatian dari pelapor untuk melengkapi syarat, siswa ini termasuk kategori RMP," kata Haneda, Kamis (20/6/2019).
 
Ia menjelaskan, dari sekian banyak laporan yang diterima banyak laporan yang bersifat diulang. Berdasarkan laporannya, terdapat laporan jarak, prestasi dan perpindahan orangtua.
 
"Kami sampaikan ke pimpinan di Pemkot beserta Kepala Disdik dan jajarannya, ini jenis laporannya di ombudsman jenis laporan yang berulang. Jadi klasifikasinya  baik pelapor, terlapor dan substansi masalahnya itu-itu juga. Maka masuknya kategorinya berulang," tegasnya.
 
Sebelumnya, Ombudsman Republik Indonesia menyarankan Kemendikbud untuk melakukan evaluasi sistem, sebagai sikap atas banyaknya laporan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PPDB.
 
"Mempelajari sejumlah kasus dan laporan Masyarakat, Ombudsman RI memberikan tanggapan 4 poin evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB," kata disampaikan Komisaris Ombudsman RI Ahmad Suaedy.
 
Ahmad Suaedy mengatakan, empat poin tersebut berkenaan dengan laporan ketidakpuasan masyarakat dan adanya kesalahpahaman masyarakat tentang pelaksanaa PPDB. (Jr.)**
.

Categories:Pendidikan,
Tags:,