KPK Sita Enam Jenis Mata Uang dalam OTT Gubernur Kepri

KPK Sita Enam Jenis Mata Uang dalam OTT Gubernur Kepri

Rumah dinas, lokasi penangkapan Gubernur Kepri Nurdin Basirun oleh Satgas KPK. (foto - ist)

Jakarta - Tim  Satuan  Tugas  (Satgas)  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  menyita  enam  mata  uang  yang  berbeda dari rumah dinas Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun, dalam operasi tangkap tangan (OTT).
 
Enam mata uang tersebut ditemukan saat petugas KPK menangkap Nurdin di rumah dinasnya. "Dari sebuah tas di rumah NBA, KPK mengamankan sejumlah uang," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di kantornya Jalan Kuningan Persada Jakarta Selatan, Kamis (11/7/2019).
 
Enam mata uang tersebut, yakni 43.942 dolar Singapura, 5.303 dolar Amerika, 5 Euro, 407 Ringgit Malaysia, 500 Riyal serta Rp132.610.000. Diduga, uang tersebut diduga merupakan hasil gratifikasi yang diterima oleh Nurdin Basirun.
 
KPK telah menetapkan Nurdin Basirun sebagai tersangka dugaan korupsi. Mantan Bupati Karimun tersebut dijerat dengan dua pasal, yakni terkait tindak pidana suap dan gratifikasi.
 
Selain Nurdin Basirun, KPK juga menetapkan tiga tersangka lainnya. Ketiganya yakni Kadis Kelautan dan Perikanan Edy Sofyan, Kabid Perikanan Tangkap Budi Hartono serta pihak swasta Abu Bakar.
 
Suasana di sekitar Polres Tanjungpinang saat Gubernur Kepri Nurdin Basirun diperiksa.
 
Dalam perkara suapnya, Nurdin diduga menerima total 11.000 dolar Singapura dan Rp 45 juta, terkait izin prinsip dan lokasi proyek reklamasi di Kepri tahun 2018-2019. Uang tersebut diterima Nurdin dari pihak swasta, yakni Abu Bakar secara bertahap.
 
Atas perbuatannya, Nurdin Basirun disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11, dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Sementara itu, Edy dan Budio disangkakan melanggar dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Sebagai pihak yang diduga pemberi, Abu Bakar disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Jr.)**
.

Categories:Nasional,
Tags:,