Kadisdik Jabar, Revitalisasi SMK Tak Berarti Membubarkan

Kadisdik Jabar, Revitalisasi SMK Tak Berarti Membubarkan

Kadisdik Jawa Barat Dewi Sartika. (foto - Disdik Jabar)

Bandung -  Kepala Dinas  Pendidikan  (Kadisdik)  Jawa  Barat  Dewi  Sartika  meluruskan maksud Gubernur Jabar Ridwan Kamil, menyoal wacana pembubaran sekolah menengah kejuruan (SMK). Menurut Kadisdik, pembubaran itu berarti sebuah evaluasi yang akan dilakukan oleh pemerintah.
 
"Bukan membubarkan SMK, tapi kami akan terus mengevaluasi SMK yang ada di Jawa Barat, dan terus mendorong SMK agar dapat mencetak lulusan yang dibutuhkan kalangan industri," kata Kadisdik, Rabu (31/7/2019).
 
Sejauh ini, di Jabar terdapat 108 kompetensi keahlian, terdiri atas 9 bidang keahlian dan 49 program keahlian. Sedikitnya ada 5 kompetensi keahlian yang paling banyak dibuka di sekolah. Antara lain teknik komputer dan jaringan sebanyak 1.152 sekolah, otomatisasi dan tata kelola perkantoran (869), teknik kendaraan ringan otomotif (735), teknik dan bisnis sepeda motor (675) serta akuntansi dan keuangan lembaga (547).
 
Dari lima kompetensi keahlian itu akan dilihat masihkah relevan dengan kebutuhan industri atau tidak. Beberapa kompetensi keahlian harus direvisi kurikulumnya, bahkan ada rencana re-grouping atau merger sekolah. "Kami sudah melihat, sejumlah SMK memiliki siswa kurang dari 60 persen, bagaimana kita akan bicarakan mutu sekolah," katanya.
 
Menurutnya, saat ini jumlah SMK negeri di Jabar hanya 9,6 persen atau 285 sekolah. Sedangkan SMK swasta mencapai 2.665 sekolah atau 90,4 persen. Tahun ini, total siswa SMK mencapai 1.074.424 siswa. Untuk merevitalisasi SMK, setidaknya ada lima hal yang harus diperhatikan. Yakni kelembagaan, guru dan tenaga  kependidikan, kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan serta peserta didik.
 
Masalah kelembagaan lanjutnya, terkait persebaran SMK yang tidak merata di Jabar. Ke depan, pendirian SMKN di kabupaten/kota harus dengan prioritas kearifan lokal atau potensi wilayah. Untuk itu, perlu keterlibatan pemerintah daerah agar pembangunan sekolah, yang disesuaikan dengan rencana umum tata ruang wilayah (RUTR).
 
Hal lainnya, berkaitan dengan penataan kompetensi keahlian dengan mengurangi kompetensi keahlian yang sudah jenuh dan memiliki risiko dampak otomatisasi. Masih banyak kompetensi keahlian yang belum memperbarui teknologinya.
 
Ia menilai, perlunya menambah jumlah SMK berlisensi Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1) pada setiap kota/kabupaten, dan akan mendorong 80 persen SMK terakreditasi A. "Ini juga terus dibahas, apakah sertifikasi itu cukup dilakukan oleh sekolah atau ada lembaga lain," tegasnya.
 
Berkaitan dengan guru dan tenaga kependidikan. Guru, pengawas dan tenaga kependidikan masih belum sebanding dengan kebutuhan. Ditambah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) tidak menyediakan pendidikan untuk guru produktif dari beberapa kompetensi keahlian, seperti guru kedirgantaraan.
 
Seangkan soal kurikulum menurut Kadisdik, perlu kerja sama aktif dengan kalangan industri untuk merancang kurikulum yang sesuai kebutuhan industri. Saat ini, setidaknya terdapat 700 kalangan industri yang sudah bekerja sama dengan SMK di Jabar. "Harapan kami, penyusunan kurikulum itu akan implementatif, selain dibarengi pengembangan teaching factory," tambahnya.
 
Sementara soal sarana dan prasarana pendidikan, diakui masih banyak SMK yang tidak memiliki lahan, kurang ruang belajar dan tidak memiliki ruang praktik memadai. Namun, Pemprov Jabar tengah memenuhi kekurangan itu, bahkan terus mengupayakan pemberian hibah untuk pembangunan di sekolah.
 
Untuk peserta didik yang mencetak prestasi dalam berbagai kompetisi, selain terus mendorong siswa ikut-serta dalam berbagai kompetisi, pihaknya juga akan meningkatkan peran bursa kerja khusus (BKK). Dengan begitu, sedikitnya bisa memperkecil masa tunggu lulusan SMK. (Jr.)**
.

Categories:Pendidikan,
Tags:,