Geledah Rumah Kadishub Jatim, KPK Sita 1 Koper Dokumen

Geledah Rumah Kadishub Jatim, KPK Sita 1 Koper Dokumen

Penggeledahan di rumah Kadinas Perhubungan Jatim Fattah Jasin Jalan Nginden Intan Tengah Surabaya. (foto - ist)

Surabaya - Tim  Satgas  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  melakukan  penggeledahan  di 3 lokasi berbeda di wilayah Kota Surabaya Jatim, pada Rabu (7/8/2019). Penggeledahan dilakukan terkait kasus pengadaan barang dan jasa Pemkab Tulungagung tahun 2018.
 
Tiga lokasi yang digeledah yakni Kantor Dinas Perhubungan Jatim di Jalan A Yani Surabaya; rumah pribadi Kepala Dinas Perhubungan Fattah Jasin Jalan Nginden Intan Tengah serta rumah pribadi Sekretaris Daerah Provinsi Jatim masa Gubernur Soekarwo. Penggeledahan pun berlangsung hingga malam.
 
Di rumah Kadishub Jatim, sejumlah polisi bersenjata laras panjang berjaga di depan rumah dan sekitar enam orang penyidik KPK langsung memasuki rumah berlantai dua itu untuk melakukan penggeledahan. Sekitar pukul 20.30 WIB, tim KPK keluar dengan membawa satu koper dan satu kardus diduga berisi dokumen.
 
Sebelumnya, KPK juga menggeledah rumah mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemprov Jatim, Budi Setiawan di Bhakti Husada III/4 Surabaya, pada Kamis 11 Juli 2019 malam. Komisaris Bank Jatim itu juga sudah diperiksa, penggeledahan dan pemeriksaan dilakukan juga terkait kasus sama.
 
Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penggeledahan di tiga lokasi di Surabaya merupakan pengembangan dari kasus suap pengadaan barang dan jasa di Pemkab Tulungagung tahun 2018. Kasus itu sudah menetapkan Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono sebagai tersangka.
 
Sementara itu, salah seorang security perumahan Karsimo (50) menyatakan, para petugas sudah datang sejak sore tadi. Namun, ia tidak mengetahui pasti apakah Fattah Jasin berada di rumah atau tidak.
 
Febri menyatakan, tersangka SPR diduga menerima uang sedikitnya Rp 4,8 miliar selama periode 2015-2018. Uang diberikan dari Bupati Tulungagung periode 2013-2018, terkait pembahasan, pengesahan dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung.
 
KPK menduga, uang tersebut berasal dari Syahri Mulyo dan kawan-kawan sebagai syarat pengesahan APBD dan/atau APBD-P. Menurut KPK, Supriyono menerima uang tersebut secara bertahap. (Jr.)**
.

Categories:Nasional,
Tags:,