Iwa Karniwa resmi Ditahan KPK terkait kasus Suap Meikarta

Iwa Karniwa resmi Ditahan KPK terkait kasus Suap Meikarta

Iwa Karniwa keluar ruang pemeriksaan KPK kenakan rompi tahanan. (foto- ist)

Jakarta  -  Sekretaris  Daerah  (nonaktif)  Provinsi  Jawa  Barat  Iwa  Karniwa  resmi  ditahan  penyidik  KPK,  setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait perizinan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi.
 
Seusai diperiksa, Jumat (30/8/2019) sekitar pukul 10.00 WIB Iwa tampak keluar dari Gedung Merah Putih KPK dengan mengenakan rompi tahanan pukul 17.25 WIB. "Saya sudah menjalankan sesuai pernyataan saya tempo hari, akan mendukung proses hukum dan saya mendukung KPK untuk pemberantasan korupsi," kata Iwa sesaat sebelum memasuki mobil tahanan KPK.
 
Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriati Iskak mengatakan, Iwa ditahan untuk 20 hari pertama di Rutan Pomdam Jaya Guntur. "Kami juga ingatkan agar tersangka kooperatif sehingga bisa dipertimbangkan sebagai alasan meringankan," katanya.
 
KPK juga sedang mendalami informasi lain yang diterima dari masyarakat, terkait yang bersangkutan selama menjadi sekda. Iwa menjadi tersangka lantaran diduga meminta uang Rp 1 miliar kepada pihak PT Lippo Cikarang lewat Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi Nurlaili. 
 
Uang itu untuk memuluskan proses rencana detail tata ruang (RDTR) di tingkat provinsi. Kasus itu bermula ketika Neneng Rahmi menyampaikan pengajuan Raperda RDTR pada April 2017. Saat itu, Neneng diajak oleh Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, untuk bertemu pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi.
 
Pada pertemuan itu, Sekretaris Dinas PUPR menyampaikan permintaan uang dari pimpinan DPRD terkait pengurusan itu. Intinya, Raperda RDTR Kabupaten Bekasi itu disetujui oleh DPRD Bekasi dan dikirim ke Provinsi Jabar untuk dilakukan pembahasan. 
 
Namun, pembahasan raperda tingkat provinsi itu mandek. Raperda tersebut tidak segera dibahas oleh Kelompok Kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), sedangkan dokumen pendukung sudah diberikan. 
 
Neneng Rahmi lalu mendapat informasi, Iwa meminta uang Rp 1 miliar untuk penyelesaian proses RDTR di provinsi. Pada Desember 2017, Iwa diduga telah menerima uang Rp 900 juta dari Neneng lewat perantara. Neneng mendapat uang itu dari pihak PT Lippo Cikarang. (Jr.)**
.

Categories:Nasional,
Tags:,