Korupsi Dana Alokasi Khusus, eks Bupati Cianjur Divonis 5 Th

Korupsi Dana Alokasi Khusus, eks Bupati Cianjur Divonis 5 Th

Eks Bupati Cianjur divonis 5 tahun di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin 9 September 2019.

Bandung - Mantan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar divonis hukuman 5 tahun penjara plus denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan. Majelis hakim putuskan itu dalam sidang pembacaan vonis kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Cianjur di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (9/9/2019).

"Menyatakan terdakwa bersalah, menjatuhkan pidana penjara selama lima tahun dan denda Rp 250 juta subsider tiga bulan kurungan," kata Ketua Majelis Hakim Daryanto SH saat membacakan vonis di Pengadilan Tipikor Bandung.

Hal yang memberatkan terdakwa, tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi dan tidak merasa bersalah. Sedangkan yang meringankan, terdakwa bersikap sopan dalam sidang, memiliki tanggungan keluarga istri dan anak yang masih sekolah.

Selain itu, terdakwa tidak menikmati hasil kejahatannya dan masih muda, sehingga masih bisa memperbaiki perbuatannya. Terdakwa juga dinilai berhasil menjalankan roda pemerintahan sebagai Bupati Cianjur.

Menanggapi putusan itu, Irvan menyatakan akan pikir-pikir selama seminggu. "Atas putusannya, saya mohon waktu untuk pikir-pikir," katanya. Hal senada juga disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga menyatakan pikir-pikir terhadap putusan itu.

Putusan itu lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pada persidangan pembacaan tuntutan beberapa waktu lalu, JPU menuntut Irvan selama delapan tahun penjara plus denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan.

Irvan dinilai terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi DAK Kabupaten Cianjur dengan kerugian negara Rp 6,9 miliar. Seusai bersalaman dengan JPU, Majelis Hakim dan Tim Kuasa Hukum, Irvan lalu berjalan keluar ruang sidang.

Saat diminta tanggapannya terhadap vonis itu, Irvan menyerahkan ke kuasa hukumnya. "Ke kuasa hukum saya aja, Saya mau salat," katanya. Pasal yang diterapkan, yakni Pasal 12, huruf F Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto pasal 64 ayat (1) KUHPidana. (Jr.)**

.

Categories:Daerah,
Tags:,