Jokowi setuju ada Dewan Pengawas KPK tolak 4 usulan DPR

Jokowi setuju ada Dewan Pengawas KPK tolak 4 usulan DPR

Konferensi pers menyoal revisi UU KPK. (foto - setkab)

Jakarta  -  Presiden  Jokowi  menolak empat usulan  yang  diajukan  DPR  menyoal  revisi  UU  KPK  nomor  30  tahun  2002, namun menyetujui adanya Dewan Pengawas. Demikian ditegaskan Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara Jakarta, Jumat (13/9/2019).

"Keberadaan Dewan Pengawas memang perlu karena semua lembaga negara yakni Presiden, MA, DPR bekerja dalam prinsip checks and balances, saling mengawasi. Itu dibutuhkan untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan kewenangan," katanya.

Ia mencontohkan dirinya yang diawasi dan diperiksa oleh BPK, dan juga diawasi oleh DPR. Oleh karena itu, adanya Dewan Pengawas sesuatu yang wajar dalam proses tata kelola yang baik. Demikian juga halnya di internal KPK.

Menurutnya, anggota Dewan Pengawas KPK akan diambil dari tokoh masyarakat, akademisi maupun pegiat antikorupsi. Namun bukan dari politisi, birokrat maupun dari aparat penegak hukum aktif. "Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan oleh Presiden yang dijaring lewat panitia seleksi," tegas Jokowi.

Ia menilai, SP3 dan Wadah Pegawai KPK Mengenai keberadaan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) juga diperlukan. Sebab penegakan hukum juga harus tetap menjamin prinsip perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia), dan untuk memberikan kepastian hukum.

Jika RUU inisiatif DPR memberikan batas waktu maksimal 1 tahun dalam pemberian SP3, ia meminta ditingkatkan menjadi 2 tahun agar memberikan waktu memadai bagi KPK. "Yang penting ada kewenangan KPK untuk memberikan SP3, yang bisa digunakan atau tidak digunakan," katanya.

Terkait pegawai KPK, pegawai KPK adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), yakni PNS (Pegawai Negeri Sipil) atau P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Hal itu juga terjadi di lembaga lainnya yang mandiri, seperti MA, MK, dan lembaga independen lainnya. Yakni KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu).

"Saya tidak ada kompromi dalam pemberantasan korupsi karena musuh kita. Saya ingin KPK mempunyai peran sentral dalam pemberantasan korupsi, yang mempunyai kewenangan lebih kuat dibandingkan lembaga lain," tegasnya.

Menyangkut penolakan empat usulan DPR dalam revisi UU KPK, Jokowi melihat berpotensi mengurangi efektivitas tugas KPK. "Saya tidak setuju jika KPK harus memperoleh izin dari pihak eksternal untuk melakukan penyadapan. Misalnya harus izin ke pengadilan. Tidak. KPK cukup memperoleh izin internal untuk menjaga kerahasiaan," katanya.

Ia pun tidak setuju penyidik dan penyelidik KPK hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan. "Penyelidik dan penyidik KPK bisa juga berasal dari unsur ASN yang diangkat dari pegawai KPK maupun instansi pemerintah lain. Tentunya harus melalui prosedur rekrutmen yang benar".

Ia pun tidak setuju KPK wajib berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam penuntutan, karena sistem penuntutan yang berjalan saat ini sudah baik dan tidak perlu diubah. "Saya tak setuju soal pengelolaan LHKPN yang dikeluarkan dari KPK, diberikan kepada kementerian/lembaga lain. LHKPN tetap diurus KPK, sebagaimana yang telah berjalan selama ini," katanya.

Seperti diketahui, rapat paripurna DPR pada 3 September 2019 menyetujui usulan revisi UU KPK yang diusulkan Badan Legislatif DPR. Jokowi menandatangani Surat Presiden revisi UU itu pada 11 September 2019, meski ia punya waktu 60 hari untuk mempertimbangkan. (Jr.)**

.

Categories:Nasional,
Tags:,