Nasdem Setuju Pemilihan Serentak Pimpinan KPK

Nasdem Setuju Pemilihan Serentak Pimpinan KPK

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Nasdem Patrice Rio Capella.(Foto:Net)

Jakarta - Fraksi Partai Nasional Demokrat di DPR setuju proses untuk menentukan pengisian satu pimpinan KPK yang kosong dilakukan pada 2015.
 
"Kami setuju proses menentukan satu pimpinan KPK yang kosong itu dilakukan 2015 dengan 4 pimpinan KPK lain yang habis masa jabatannya di 2015," kata anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Nasdem Patrice Rio Capella di ruang rapat Komisi III DPR, Jakarta, Senin (1/12/2014).
 
Hal itu disampaikan Patrice dalam rapat dengar pendapat antara Komisi III DPR RI dengan pimpinan KPK di ruang rapat Komisi III, Jakarta, Senin.
 
Dia mengatakan atas usulannya itu diperlukan pertimbangan, pertama kedua orang calon pimpinan yang sudah dihasil Pansel dipilih satu atau serentak dilantik dengan empat pimpinan lain di 2015.
 
Kedua, menurut dia, dua orang capim KPK yang diperoleh Pansel dianggap tidak ada, meskipun seluruh proses seleksi telah dilakukan.
 
"Kedua pintu masuk itu perlu dipertimbangkan, dan tentu Komisi III yang memilih," ujarnya.
 
Dia juga mengatakan Fraksi Nasdem juga menolak apabila Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terkait calon pimpinan KPK. Hal itu menurut dia tidak ada alasan yang memaksa untuk dikeluarkannya Perppu karena Pansel sudah memiliki dua nama.
 
"Selain itu perlu dilihat adanya Pasal 21 Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang menyebut pimpinan KPK terdiri dari lima orang, bukan empat ataupun tiga orang," ujarnya.
 
Menurut dia, pasal 21 UU nomor 32 tahun 2002 mengartikan tidak boleh ada kekosongan pimpinan di KPK, sehingga harus segera diisi.
 
Dia mengatakan apabila hal itu dilanggar bisa terjadi kerentanan hukum dan rentan untuk digugat terkait jumlah pimpinan KPK.
 
"Kalau ada yang mempermasalahkan apabila pimpinan KPK hanya ada empat orang, itu nanti memunculkan persoalan baru. Ini soal legitimasi KPK," ucapnya.
 
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Wenny Warouw mengatakan Fraksi Gerinda meminta DPR memilih satu orang Capim KPK dan meminta Presiden untuk membuat Perppu untuk meniadakan keabsahan kekosongan pimpinan KPK.
 
Dia meminta satu capim yang sudah dipilih saat ini dilantik secara bersamaan dengan empat pimpinan lain yang akan dipilih pada 2015.
 
"Perppu ini untuk mengabaikan Pasal 30 UU tentang KPK untuk mengantisipasi agar tidak terjadi di masa akan datang," ujarnya.
 
Wenny mengatakan Fraksi Gerindra menyoroti Pasal 30 ayat 10-13 UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang mewajibkan DPR memilih, meneyapkan, dan menyerahkan capim KPK ke Presiden sebagai pimpinan KPK.
 
Selain itu menurut dia, Fraksi Gerindra ingin meminta penjelasan tentang peran pimpinan KPK dalam pengabilan keputusan apabila hanya empat orang pimpinan.
 
Satu jabatan satu dari lima pimpinan KPK yakni Busryo Muqqodas akan berakhir pada 10 Desember 2014.
 
Pansel calon pimpinan KPK sudah menyerahkan nama Robby Arya Brata dan Busryo kepada Presiden pada Kamis 16 Oktober 2014, keduanya akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR untuk mengisi calon pimpinan KPK.
 
Komisi III DPR RI dijadwalkan akan mengadakan uji kelayakan dan kepatutan capim KPK pada Rabu (3/12). Sebelum itu pada Senin (1/12), Komisi III DPR RI akan meminta pendapat dari KPK dan Pansel Capim KPK. (AY)
.

Categories:Politik,