Haru serta Duka Mewarnai Aksi Teatrikal 'Pemakaman KPK'

Haru serta Duka Mewarnai Aksi Teatrikal 'Pemakaman KPK'

Aksi teatrikal

Jakarta - Sejumlah  elemen  masyarakat  termasuk  pegawai  KPK  menggelar  aksi  teatrikal  "Pemakaman  KPK"  di  lobby  Gedung Merah Putih, Selasa (17/9/2019) malam. Aksi menanggapi disahkannya Revisi UU KPK Nomor 30 Tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh pemerintah dan DPR.

Diawali dengan elemen masyarakat dan pegawai KPK berjalan keluar dari dalam gedung KPK secara bergiliran dengan membawa bendera kuning. Setelah itu, aksi dilanjutkan dengan prosesi pemakaman dengan cara mereka membawa replika berbentuk kuburan yang mengartikan matinya KPK, dan ditaruh di lobby KPK.

Di sekitar replika itu pun dilingkari lilin yang menyala dan terdapat karangan bunga. Aksi itu pun diiringi lagu yang berjudul Bunga dan Tembok, yang dibawakan oleh Cholil Efek Rumah Kaca. Mereka secara bergantian menaburkan bunga di atas replika kuburan tersebut.

Lampu pun dimatikan dan dilanjutkan dengan penembakan laser pada logo KPK, yang diartikan KPK Mati diserang dari berbagai arah. Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Asfinawati menyatakan, aksi teatrikal itu menandakan matinya KPK setelah disahkannya RUU KPK.

Menurutnya, seharusnya Presiden dan DPR menjadi pihak yang mengutamakan pemberantasan korupsi di atas segalanya. Namun pada kenyataannya menurut Asfina, terjadi persekongkolan antara Pemerintah dan DPR tentang pembahasan RUU KPK.

"Dimatikannya KPK oleh DPR bersama dengan Presiden setelah KPK menjalankan tugasnya dari tahun 2002. Simbolisasi itu dibuat karena seharusnya DPR dan Presiden mengutamakan pemberantasan korupsi di atas segala-galanya. Hal itu ada di berbagai dokumen negara, mulai dari ketetapan MPR.

Dengan demikian, tidak perlu kita sebut yang sudah menjadi rahasia umum bersama. Namun yang kita saksikan adalah persekongkolan antara pemerintah dan DPR, untuk merevisi undang-undang KPK. Setelah sebelumnya menaruh orang-orang bermasalah yang memiliki rekam jejak untuk mematikan pemberantasan korupsi," kata Asfina.

Sementara itu, Arif Maulana selaku Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyebutkan, apa yang dilakukan Pemerintah dan DPR adalah bentuk penghianatan atas amanat reformasi. Ia menegaskan, amanat reformasi telah memberikan pesan kepada para penguasa untuk memberantas korupsi.

Namun, bukan penguatan yang didapatkan KPK tapi pelemahan yang justru mematikan lembaga anti rasuah itu. "Hari ini kita semuanya berduka, kita kehilangan harapan kita untuk Indonesia bersih dari korupsi kolusi dan nepotisme. Saya ingin katakan, kita harus terus menjaga harapan, ingat presiden dan pemerintah beserta DPR telah menghianati amanat reformasi," kata Arif.

Amanat reformasi itu sendiri memberikan pesan kepada para penguasa untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme. "Bukannya penguatan kepada KPK tapi yang terjadi hari ini KPK dibunuh, dengan berbagai aturan yang melemahkan dan menghapus berbagai kewenangan penting," lanjutnya.

Seperti yang diketahui, ditengah pro-kontra yang terjadi terkait RUU KPK, DPR dan Pemerintah telah mensahkan Revisi UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ada beberapa poin yang telah disepakati DPR dan Pemerintah dalam RUU KPK yang telah disahkan.

Pertama, terkait kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun eksekutif, yang dalam pelaksanaan kewenangan dan tugasnya tetap independen. Kedua, mengenai pembentukan Dewan Pengawas KPK. Ketiga, terkait pelaksanaan fungsi penyadapan. Keempat, mengenai mekanisme penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) perkara tindak pidana korupsi oleh KPK.

Kelima, terkait koordinasi kelembagaan KPK dengan penegak hukum sesuai dengan hukum acara pidana, kepolisian, kejaksaan dan kementerian atau lembaga lainnya dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi. Keenam, mengenai mekanisme penggeledahan dan penyitaan serta ketujuh, terkait sistem kepegawaian KPK.

Banyak masyarakat bahkan KPK sendiri menganggap, sejumlah poin RUU KPK yang disahkan justru melemahkan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Apalagi dalam proses pembahasan RUU KPK tersebut, KPK sendiri sebagai lembaga terkait sama sekali tidak dilibatkan. (Jr.)**

.

Categories:Nasional,
Tags:,