Aksi Demo Depan Gedung DPRD Jabar Serukan 8 Tuntutan

Aksi Demo Depan Gedung DPRD Jabar Serukan 8 Tuntutan

Para pengunjuk rasa menghindar dari tembakan gas air mata di depan gedung DPRD Jabar, Senin 30 September 2019. (foto - ant)

Bandung  -  Massa  aksi  dengan  mengatasnamakan  Aliansi  Rakyat  Menggugat  menggelar  demo  di  depan  Gedung  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat Kota Bandung, Senin (30/9/2019). Aksi dilakukan sebagai dorongan terhadap pemerintah pusat, guna merealisasikan 8 tuntutan massa.
 
"Ada tujuh tuntutan kita, menuntut untuk mencabut revisi undang-undang yang tidak pro terhadap rakyat, dan satu tuntutan menuntut negara membentuk tim independen untuk mengusut dan mengadili kekerasan oleh aparat," kata Yusuf Bachtiar, salah seorang demonstran.
 
Ia mengatakan, demo kali ini tidak hanya diikuti pelajar, tetapi jua dari berbagai elemen masyarakat kecil dan menengah ke bawah. Sejumlah legislasi yang dianggap bermasalah menjadi bagian dari tuntutan para demonstran kali ini.
 
Antara lain, pembatalan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Demo di Gedung DPRD ini bukan untuk bertemu dengan perwakilan ataupun pimpinan dari Dewan. Namun untuk memberikan tekanan kepada pemerintah pusat agar cepat bersikap memenuhi tuntutan massa.
 
"Kenapa masih aksi? Sebab kita ingin kedelapan tuntutan dikabulkan semua atau tidak sama sekali. Kita akan terus melanjutkan aksi sampai semua terpenuhi," tegas Yusuf.
 
Sementara itu, petugas menutup sementara Jalan Diponegoro. Aparat kepolisian tampak tengah berjaga baik di depan pagar dan halaman Gedung DPRD Jabar, kendaraan water cannon pun disiagakan terparkir di halaman Gedung DPRD. Sejauh ini, massa aksi masih berdatangan dan melakukan orasi di luar Gedung DPRD Jabar.
 
8 tuntutan massa demo"
 
-  Menolak RKUHP, RUU Minerba, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan, RUU Ketenagakerjaan, dan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS). Lalu meminta pembatalan UU KPK, UU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (SBPB) dan UU Sumber Daya Air. Selain itu, mencabut UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN). Meminta DPR segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dan RUU Pekerja Rumah Tangga (PRT).
- Batalkan pimpinan KPK bermasalah pilihan DPR.
- Tolak TNI dan Polri menduduki jabatan sipil.
- Stop militerisme di Papua dan daerah lain. Kemudian, bebaskan tahanan politik Papua segera.
- Hentikan kriminalisasi aktivis.
- Hentikan pembakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera yang dilakukan oleh korporasi. Pidanakan dan cabut izin korporasi pembakar hutan.
- Tuntaskan pelanggaran HAM dan adili penjahat HAM, termasuk yang berada di lingkaran kekuasaan. Kemudian, pulihkan hak-hak korban segera.
- Bentuk tim independen untuk menginvestigasi dan mengadili aparat pelaku kekerasan. (Jr.)**
.

Categories:Nasional,
Tags:,