Presiden tak Teken UU KPK hasil revisi yang telah bernomor

Presiden tak Teken UU KPK hasil revisi yang telah bernomor

KPK berduka. (foto - ilustrasi)

Jakarta - Presiden  Jokowi  tak  menandatangani  Undang - Undang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (UU KPK)  hasil  revisi DPR. Revisi UU KPK baru tersebut sudah diberi nomor, yakni Nomor 19 Tahun 2019.

"Iya tidak ditandatangani oleh Presiden Jokowi," kata Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Tri Wahyuningsih, Jumat (18/10/2019). Namun, Tri tak menyebut alasan Jokowi tak menandatangani UU KPK tersebut.

Menurutnya, UU KPK itu resmi diundangkan meski tak ditandatangani presiden sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 ayat 5 UUD Negara RI Tahun 1945 dan Pasal 73 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Namun demikian, meski sudah diberi nomor dan jadi lembaran negara, UU KPK belum bisa disebarluaskan. "File belum dapat disebarluaskan," katanya.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menolak menjawab pertanyaan seputar penandatanganan UU KPK, maupun wacana penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). Staf Khusus Presiden Adita Irawati pun tak mau berkomentar, apakah Jokowi meneken UU KPK hasil revisi atau tidak.

UU KPK hasil revisi resmi berlaku setelah diundangkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU KPK itu masuk lembaran negara Nomor 197 dan diundangkan 17 Oktober.

Merujuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, RUU yang sudah disepakati bersama DPR dan pemerintah dikirim ke presiden untuk disahkan.

Presiden dalam waktu paling lama 30 hari dari waktu RUU itu disetujui DPR dan pemerintah, mengesahkan RUU tersebut. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ditandatangani presiden, maka RUU tersebut sah dan wajib diundangkan.

Sementara itu, pengamat hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan, seluruh ketentuan dalam revisi UU KPK, berlaku setelah diundangkan dan mendapat nomor lembaran negara. Sebab dalam revisi UU KPK itu menyatakan, UU itu mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Meski demikian, ada pasal yang belum bisa diberlakukan dan butuh aturan tambahan. "Revisi UU KPK memang berlaku sejak tanggal diundangkan. Namun ada beberapa poin yang tak bisa serta-merta dilaksanakan, terkait dewan pengawas dan perubahan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Menurutnya, Dewan Pengawas perlu menunggu Jokowi. Pasalnya, dalam UU KPK disebutkan, untuk pertama kali anggota Dewan Pengawas bakal ditunjuk langsung oleh presiden. Namun, sebelum Dewan Pengawas terbentuk, KPK masih dapat menjalankan kewenangan yang selama ini dimiliki. Hal itu diketahui tercantum pada Pasal 69 D.

"Pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK dilaksanakan sebelum UU itu diubah. Artinya, sebelum ada Dewan Pengawas, baik penyitaan, penggeledahan yang harus dilakukan seizin Dewan Pengawas bisa dilakukan seperti biasa berdasarkan SOP-nya KPK," tegas Bivitri. (Jr.)**

.

Categories:Nasional,
Tags:,