UMK 2020 di Jabar Disetujui, Karawang Masih yang tertinggi

UMK 2020 di Jabar Disetujui, Karawang Masih yang tertinggi

Gubernur Jabar tetapkan UMK Tahun 2020. (foto - ilustrasi)

Bandung - Gubernur  Jawa  Barat  Ridwan  Kamil  menyetujui upah minimum kabupaten/kota  (UMK) Tahun 2020. Besaran UMK 2020 secara keseluruhan naik 8,51 persen, disesuaikan dengan PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
 
Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Jabar bernomor 561/75 Yanbangsos tentang Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jabar tahun 2020 yang ditetapkan pada 21 November 2019 dan ditanda-tangani Ridwan Kamil. UMK Kabupaten Karawang masih yang tertinggi Rp 4.594.324,54 dan yang terkecil Kota Banjar Rp 1.831.884,83.
 
Hal itu juga sesuai dengan rekomendasi bupati/wali kota di 27 daerah kepada Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Sesuai surat edaran, Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jabar Tahun 2020 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 
- Pemprov Jabar menyetujui Rekomendasi besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2020 yang diusulkan Bupati/Wali Kota, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran itu.

-. Pekerja yang sudah memperoleh upah lebih tinggi daripada UMK atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) atau Upah Minimum Khusus Tahun 2019, tidak boleh berkurang upahnya.

- Upah bagi pekerja yang memiliki masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun, ditentukan berdasarkan hasil perundingan atau kesepakatan antara Perusahaan dengan Pekerja atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

- Ketentuan upah bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada angka 2 juga berlaku untuk pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan/atau bentuk hubungan kerja lainnya, yang menunjukkan pekerja telah bekerja lebih dari 1 (satu) tahun di perusahaan yang sama
Atau memiliki pengalaman kerja lebih dari 1 (satu) tahun pada bidang yang sama meskipun di perusahaan yang berbeda, yang dibuktikan dengan surat pengalaman kerja.

- Perusahaan wajib menyusun dan melaksanakan Struktur dan Skala Upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi serta wajib diberitahukan kepada seluruh Pekerja/Buruh, dan melaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Daerah Provinsi dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota.

- Mendorong setiap perusahaan untuk melaksanakan perundingan bipartit untuk menetapkan upah dan besaran kenaikannya, serta dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Daerah Provinsi dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota.

- Pekerja, Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan masing-masing perusahaan mengoptimalkan perundingan upah yang berkeadilan serta ditujukan untuk kesejahteraan pekerja, dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan dan kelangsungan usaha.

- Bagi Perusahaan yang sudah memiliki maupun belum memiliki Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan telah memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, segera didorong untuk membentuk Lembaga Kerja Sama (LKS) bipartit dan mengaktifkan peran lembaga itu dalam perundingan upah. (Jr.)**


Daftar lengkap UMK 2020 di Jabar:
 
1. Kabupaten Karawang Rp 4.594.324,54
2. Kota Bekasi Rp 4.589.708,90
3. Kabupaten Bekasi Rp 4.49.8961,51
4. Kota Depok Rp 4.202.105,87
5. Kota Bogor Rp 4.169.806,58
6. Kabupaten Bogor Rp 4.083.670,00
7. Kabupaten Purwakarta Rp 4.039.067,66
8. Kota Bandung Rp 3.623.778,91
9. Kabupaten Bandung Barat Rp 3.145.427,79
10. Kabupaten Sumedang Rp 3.139.275,37
11. Kabupaten Bandung Rp 3.139.275,37
12. Kota Cimahi Rp 3.139.274,74
13. Kabupaten Sukabumi Rp 3.028.531,71
14. Kabupaten Subang Rp 2.965.468,00
15. Kabupaten Cianjur Rp 2.534.798,99
16. Kota Sukabumi Rp 2.530.182,63
17. Kabupaten Indramayu Rp 2.297.931,11
18. Kota Tasikmalaya Rp 2.264.093,28
19. Kabupaten Tasikmalaya Rp 2.251.787,92
20. Kota Cirebon Rp 2.219.487,67
21. Kabupaten Cirebon Rp 2.196.416,09
22. Kabupaten Garut Rp 1.961.085,70
23. Kabupaten Majalengka Rp 1.944.166,36
24. Kabupaten Kuningan Rp 1.882.642,36
25. Kabupaten Ciamis Rp 1.880.654,54
26. Kabupaten Pangandaran Rp 1.860.591,33
27. Kota Banjar Rp 1.831.884,83.

 

.

Categories:Ekonomi,
Tags:,