Pimpinan Tak Lengkap, Putusan KPK Tetap Sah

Pimpinan Tak Lengkap, Putusan KPK Tetap Sah

ilustrasi

Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menegaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya tidak dapat digugat meski jumlah pimpinan dalam lembaga tersebut kurang dari lima orang dan keputusan yang dibuat tetap sah.
 
"Yang perlu saya tegaskan bahwa tidak ada satu pasalpun yang menganggap bahwa apabila pimpinan KPK cuma berisi empat orang, maka seluruh keputusannya menjadi tidak sah, itu tidak ada," kata Abraham di sela-sela acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Selasa (2/12/2014).
 
Pada Rabu (3/12/2014), Komisi III rencananya akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap dua calon pimpinan yaitu Komisioner KPK Busyro Muqoddas dan Kepala Bidang Hubungan Internasional Sekretaris Kabinet Robby Arya Brata.
 
"Sama sekali kami tidak punya ruang untuk digugat. Jadi kalau ada orang yang menggugat, orang itu yang aneh menurut saya karena tidak punya dasar gugatan tiba-tiba menggugat. Apanya yang digugat? Tunjukkan saya pasal mana yang merujuk bahwa keputusan itu harus diambil oleh lima orang pimpinan, tunjukkan kepada saya," ungkap Abraham.
 
Menurut Abraham, putusan yang diambil oleh pimpinan KPK bersifat "collective colegial", dan bukan berdasar "voting".
 
"Karena sekali lagi pimpinan KPK sifatnya kolektif kolegial, dan keputusan yang diambil KPK selama ini tidak pernah berdasarkan voting karena penegakan hukum bukanlah ruang politik yang harus diselesaikan lewat voting, tapi mengenai penegakan hukum keputusan harus diputuskan dengan cara bulat," ungkap Abraham.
 
Sehingga Abraham menegaskan bahwa tidak perku khawatir bila pimpinan KPK berjumlah kurang dari lima orang sebagaimana dalam UU No 30 tahun 2002 tentang KPK.
 
"Jadi tak usah khawatir, jangankan 4 orang, 2 orang pun tersisa. Ketua KPK pun bila tidak ada, tinggal 2 (orang pimpinan), itu masih bisa berjalan. Jadi gak ada masalah sebenarnya," tegas Abraham.
 
Abraham juga mengulang keberatannya terhadap rencana penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).
 
"Namun yang kami keberatan kalau saja misalnya tiba-tiba pemerintah atau presiden mengeluarkan Kepres atau Perppu yang menunjuk entah itu siapa untuk mengisi jabatan wakil pimpinan KPK. Itu posisi KPK," tambah Abraham.
 
Alasannya adalah, KPK tidak dalam keadaan darurat.
 
"Karena menurut kita, KPK tidak dalam keadaan darurat, beda kalau misalnya pada saat Antasari, memang ada situasi dan kondisi dalam keadaan darurat pada saat itu. Itu pimpinannya ditahan, dan ini sekarang keadaannya normal-normal saja," katanya.
 
Karena itu kata Abraham, tak ada alasan dan tak ada dasar hukum pemerintah keluarkan Perppu atau perpres untuk menunjuk pengganti Pa Busyro. Kalau pemerintah melakukan itu, maka pemerintah melakukan langkah-langkah keliru yang bertentangan dengan hukum.
 
Siapapun yang terpilih menjadi pimpinan KPK nanti, Abraham mengaku akan berusaha bekerja sama.
 
"Setiap manusia punya kelebihan, punya kekurangan. Siapapun nanti yang terpilih, nanti kita akan bisa bekerja sama. Posisi KPK tidak dalam posisi menolak atau menyetujui salah satu calon. Posisi kita netral, kita menyetujui siapapun nanti. Kita akan terima dan kita berharap akan dapat bekerja sama. Jadi tidak ada masalah," tambah Abraham. (AY)
.

Categories:Nasional,
Tags:kpk,