Heryawan Harus Lakukan Revisi UMK 2015

Heryawan Harus Lakukan Revisi UMK 2015

Buruh dari organisasi SBSI saat menuntut upah layak. (Foto : Cikalnews/Ade)

Bandung – Tuntutan buruh kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk merevisi SK Gubernur perihal UMK 2015 ditanggapi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Hening Widiatmoko dengan positif. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat akan melakukan rapat perihal pembahasan revisi UMK 2015 karena pengaruh dampak kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) dengan turut mengundang OJK (Otoritas Jasa Keungan) dan juga pakar ekonomi.

 

Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat, Hening Widiatmoko, Gubernur Ahmad Heryawan harus melakukan revisi perihal UMK 2015 karena keputusan tersebut di ambil berdasarkan survey KHL saat harga BBM belum naik.

 

“Refisi UMK 2015 itu perlu dilakukan, kami juga membuka ruang bagi para pengusaha yang hendak menangguhkan UMK karena alasan kemampuan perusahaan. Penangguhan UMK itu harus dilengkapi dengan berkas yang komplit,” jelas Hening Widiatmoko di Gedung Sate, Jl. Diponegoro No. 22, Kota Bandung, Selasa (02/12/2014).

 

Masih kata Hening, OJK dan pakar ekonomi dilibatkan dalam rapat karena merekalah yang nantinya akan menghitung inflasi akibat dampak kenaikan harga BBM.

 

“Dari rapat tersebut diharapkan bisa mengetahui berapa persen inflasi akibat dampak kenaikan harga BBM. Jika sudah jelas berapa persennya, kita enak untuk merevisi UMK 2015 yang sudah ditandatangani gubernur waktu itu,” katanya.

 

Kajian dampak inflasi tersebut akan disesuaikan dengan UMK di setiap Kota/Kabupaten. Rapat akan dilakukan secepatnya di awal bulan Desember ini, sedangkan batas akhir penyerahan berkas penangguhan tanggal 21 Desember 2015. (Ode)**

.

Categories:Bandung,
Tags:bandung,