BPK, Penyimpangan Anggaran Rp 30 Triliun

BPK, Penyimpangan Anggaran Rp 30 Triliun

BPK, Penyimpangan Anggaran Rp 30 Triliun

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2014 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 
mengenai beberapa pemeriksaan perusahaan dengan 670 objek pemeriksaan. 
 
"Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan, sebanyak 14.854 kasus senilai Rp 30,87 triliun," kata Ketua BPK Harry Azhar Aziz, saat melaporkan pemeriksaan di DPR, Senayan Jakarta, Selasa (2/12).
 

Harry mengungkapkan, kasus itu terdiri atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 8.323 kasus, dan 6.531 kasus kelemahan sistem pengendalian internal (SPI).

Dari kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, terdapat 4.900 kasus. Hal itu menyebabkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan mencapai Rp 25,74 triliun.

Harry mengatakan, BPK juga mempunyai rekomendasi terhadap kasus itu, antara lain, berupa penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara, daerah, atau perusahaan.

Temuan ketidakpatuhan yang lain adalah 2.802 kasus kelemahan administrasi dan 621 kasus senilai Rp 5,13 triliun, merupakan temuan ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan. Rekomendasi BPK atas kasus itu adalah perbaikan SPI, atau tindakan administratif atau korektif lainnya. (Jr.)**

.

Categories:Ekonomi,
Tags:ekonomi,