PTUN Tolak Gugatan Warga, Proyek Rumah Deret pun Lanjut

PTUN Tolak Gugatan Warga, Proyek Rumah Deret pun Lanjut

Suasana sidang gugatan warga yang menolak proyek rumah deret Tamansari di PTUN Bandung. (foto - ist)

Bandung - Upaya  hukum  yang  ditempuh  sejumlah  warga  terkait  proyek  Rumah  Deret  Tamansari  ditolak  seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Dengan begitu, Pemkot bisa melanjutkan pengamanan asset dan pembangunan Rumah Deret tersebut.

Kepala Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Bandung selaku kuasa hukum tergugat Bambang Suhari mengatakan, ada beberapa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim yang menyebabkan gugatan warga di tolak.

"Gugatan para penggugat menggugat tentang revisi izin lingkungan yang sudah diterbitkan oleh DPMTSP. Kita juga memiliki dalil dan menguatkan daripada saksi. Hakim pun telah memutuskan dan amar putusannya menolak gugatan dari para penggugat seluruhnya," kata Bambang kepada wartawan, Kamis (19/12/2019).

Menurut Bambang, dari pertimbangan hakim yang dibacakan di persidangan, dari sisi kewenangan prosedur substansi objek sengketa yang dikeluarkan oleh DPMPTSP Kota Bandung, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Penerbitan izin itu telah sesuai tidak melanggar azas pemerintahan yang baik.

"Azas kepastian hukum kecermatan tidak menyalahkan wewenang keterbukaan dan pelayanan baik,” katanya. Pertimbangan hukum kedua, berdasarkan fakta di persidangan banyak warga yang setuju dengan program pembangunan ini.

Selain itu, berdasarkan Feasibility Study (FS) lebih dari 90 persen warga setempat setuju mengenai pembangunan rumah deret. "Ketiga, pertimbangan hukum dari hakim atas penggugat yang tidak menyetujui rumah deret Tamansari justru menyebabkan pembangunan terhambat. Hakim pun memberikan amar putusan yakni menolak seluruhnya gugatan dari para penggugat," tegas Bambang.

Mengenai rencana banding para penggugat, Bambang mengatakan, upaya hukum adalah hak setiap warga negara, dan Pemkot menghormati upaya hukum itu. Pihaknya juga akan menyiapkan dalil untuk memperkuat putusan hakim, yang telah diputuskan hari ini di tingkat PTUN tingkat pertama.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) Dadang Dharmawan menepis anggapan kompensasi ganti rugi yang hanya 20 persen dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dinilai terlalu kecil.

"Saya kira kompensasi itu bentuk kebijakan pemerintah yang mengupayakan pemenuhan dari kontraktor karena PBB. Karena memang dari sisi aturan, mereka tidak punya hak membangun di tanah Pemkot, silakan cek apakah mereka punya izin tidak pembangunannya," katanya. (Jr.)**

.

Categories:Bandung,
Tags:,