Gardu Jalan Berbayar di Citra Green Dago Didesak Dibongkar

Gardu Jalan Berbayar di Citra Green Dago Didesak Dibongkar

Gardu berbayar di Jalan Citra Green Dago Kecamatan Cidadap Bandung. (foto - ist)

Bandung - Komisi C DPRD Kota Bandung akan menggunakan hak paksa jika dinas terkait tidak juga tegas terhadap pengoperasian jalan berbayar (electronic road pricing - ERP) di Jalan Citra Green Dago Kecamatan Cidadap Bandung.
 
Pasalnya, penerapan transaksi tunai itu dinilai melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku. Terlebih dengan izin yang dikeluarkan oleh DPMPTSP Kota Bandung yakni parkir umum, sehingga pengelola seharusnya tidak menerima pembayaran tunai di gardu tol.
 
"Saya ingatkan kepada pengelola untuk menghentikan pungutan jalan berbayar," kata Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Bandung, Agus Gunawan, Kamis (9/1/2020).
 
Menurutnya, jika pengelola masih melakukan aktivitasnya dan Dishub tidak melakukan penindakan, maka pihaknya akan menggunakan hak paksa. Pengelola jalan tol punclut harus membuka jalan umum serta menghapus gerbang tol yang memungut pembayaran tunai.
 
Namun, jika tetap melanggar izin peruntukan maka dewan akan meminta Satpol PP membongkar paksa gardu jalan berbayar itu. "Pengelola jalan berbayar harus membongkar gardu sendiri. Jika dalam waktu tertentu belum membongkar, Pemkot harus melakukan pembongkaran paksa," tegasnya.
 
Politisi Demokrat itu menyatakan, dugaan pungutan liar di jalan berbayar itu telah menimbulkan keresahan dan pertanyaan warga, terkait pungutan layanan publik. Oleh karena itu, dewan akan melalukan uji materi terhadap izin parkir umum, yang diberikan terhadap pengembang Citra Green Dago.
 
"Kita meminta Dishub memperbaiki pelayanan yang memperlancar jalan di pintu masuk jalan berbayar itu. Apapun memang perlu waktu, tapi persoalan pelanggaran jalan berbayar itu arahnya jelas," katanya.
 
Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Kota Bandung Yudi Cahyadi menegaskan, jika pengelola pungutan masih membandel, pihaknya meminta dinas terkait untuk melakukan penyegelan. Sebab meski izinnya telah keluar sejak 2019, memberikan masalah bagi aksesibilitas warga umumnya.
 
Selain itu, terkait status jalannya masih belum dilakukan proses serah terima PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas) antara pihak pengembang dan Pemkot Bandung. "Dinas terkait sudah melayangkan surat ke pengembang untuk segera melakukan proses serah terima," katanya. (Jr.)**
.

Categories:Bandung,
Tags:,