Terbukti Terima Suap Rommy Diganjar Dua Tahun Penjara

Terbukti Terima Suap Rommy Diganjar Dua Tahun Penjara

Eks Ketum PPP Romahurmuziy divonis dua tahun penjara. (foto - ist)

Jakarta - Mantan Ketua Umum PPP yang juga anggota DPR RI 2014-2019 Romahurmuziy (Rommy) diganjar 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta. Ia dinyatakan terbukti menerima suap Rp 255 juta dari Kepala Kantor Kemenag Jatim Haris Hasanuddin, dan Rp 91,4 juta dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi.
 
"Mengadili, menyatakan terdakwa Romahurmuziy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kesatu alternatif kedua, dan dakwaan kedua alternatif kedua," kata Ketua Majelis Hakim Fashal Hendri di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (20/1/2020). 
 
"Menjatuhkan pidana pada terdakwa Romahurmuziy penjara selama 2 tahun dan denda Rp 100 juta," tegas Fashal. Dalam amar putusan, hakim menyatakan ada beberapa pertimbangan yang memberatkan, seperti perbuatannya tidak mendukung program pemerintah memberantas tindak pidana korupsi.
 
Selain itu, hakim melihat hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak pernah dihukum sebelumnya, berlaku sopan, memiliki tanggungan keluarga, mengembalikan uang yang diterima dan tidak menikmati uang yang diterima.
 
"Apabila terdakwa tidak membayar denda diganti pidana kurungan selama 3 bulan," katanya. Vonis itu lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK, yang meminta Rommy dituntut 4 tahun penjara ditambah denda Rp 250 juta subsider 5 bulan kurungan, pembayaran kewajiban Rp 46,4 juta subsider 1 tahun penjara dan pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik 5 tahun.
 
Terkait tuntutan pencabutan hak politik, majelis hakim sependapat dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, mantan narapidana harus menunggu jeda waktu lima tahun 
 
"Semula saudara dituntut empat tahun. Dengan berbagai pertimbangan hukum, kalau masalah terbukti kami sependapat dengan penuntut umum. Tapi masalah penjatuhan hukuman kami tidak sependapat," kata Fashal. 
 
Rommy dinilai terbukti melakukan dua dakwaan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
 
Selain itu, melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 KUHP. (Jr.)**
.

Categories:Nasional,
Tags:,