Ketua DPRD Bangkalan Terindikasi Pencucian Uang

Ketua DPRD Bangkalan Terindikasi Pencucian Uang

Fuad Amin Imron.(Foto:Net)

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi akan menerapkan sangkaan tindak pidana pencucian uang terhadap Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Fuad Amin Imron.
 
"Ya terindikasi TPPU," kata Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja di gedung KPK Jakarta, Rabu (3/12/2014).
 
KPK menetapkan Fuad Amin sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap terkait dengan jual beli gas alam pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur, Bangkalan Madura.
 
Saat ini, menurut Adnan, tim penyidik sedang berada di Bangkalan untuk mencari temuan uang lain pascasebelumnya KPK menemukan sekitar Rp4 miliar di beberapa lokasi di rumah Fuad di Bangkalan.
 
"Kita kemarin baru kirim orang ke sana ada kemungkinan ada penemuan lain, sekarang masih berkembang karena di rumah dia banyak temuan uang," tambah Adnan.
 
Adnan memastikan akan ada penyitaan aset milik Fuad. "Akan disita semua, kita sedang telaah ke TPPU-nya," jelas Adnan.
 
Aset Fuad menurut Adnan berada di Jakarta dan Bangkalan.
 
"(Rumah Fuad) tidak tau kalau yang di Jakarta, sedang dicari. Tapi di Bangkalan ada sekitar 4-5 rumah, karena terjadinya sudah lama mungkin banyak sekali," tambah Adnan.
 
Ia akan meminta Laporan Hasil Analisis dari Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai aliran uang Fuad.
 
Berdasarkan laman situs acch.kpk.go.id yang memuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Fuad terakhir melaporkan LHKPN pada 2 Mei 2008 saat masih menjadi Bupati Bangkalan 2008-2013 dengan total harta sebesar Rp6,37 miliar.
 
Rinciannya adalah harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan senilai Rp3,2 miliar yang berada di 2 lokasi di Jakarta Timur, 2 lokasi kota Surabaya dan 5 lokasi di kabupaten Bangkalan.
 
Selanjutnya harta berupa alat transportasi dan mesin lain senilai Rp315 juta berupa mobil merek KIA Pregio, mobil Toyota Kijang dan Toyota Yaris.
 
Harta lain adalah benda bergerak senilai Rp55 juta, giro dan setara kas lain sejumlah Rp2,79 miliar.
 
KPK dalam kasus ini menetapkan tiga orang tersangka yaitu Fuad selaku tersangka penerima suap berdasarkan pasal 12 huruf a, pasal 12 huruf b, pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 UU PEmberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 KUHP.
 
Pasal tersebut mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk melakukan atau tidak melakukan terkait jabatannya.
 
Bila terbukti melanggar pasal tersebut dapat dipidana penjara seumur hidup atau penjara 4-20 tahun kurungan ditambah denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar.
 
Tersangka lain adalah Direktur PT Media Karya Sentosa (MKS) Antonio Bambang Djatmiko dan perantara penerima suap yaitu Rauf yang dikenakan dugaan pasal 5 ayat 1 huruf a, serta pasal 5 ayat 1 huruf b serta pasal 13 UU Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 KUHP.
 
Pasal tersebut tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait dengan jabatan penyelenggara negara tersebut dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun.
 
PT MKS adalah perusahaan yang mengerjakan pembangunan jaringan pipa dan pengelolaan gas dari blok eksplorasi West Madura Offshore.
 
Pertamina Hulu Energy selaku pemegang hak kelola di blok eksplorasi itu kemudian meneypakati jual beli gas dengan PT Media Karya Sentosa, selanjutnya Pertamina Hulu Enerrgy menunjuk Pertamina EP untuk mengurus distribusi gas ke PT Media Karya Sentosa.
 
Kontrak tersebut seharusnya untuk menghidupkan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) di Bangkalan dan Gresik, namun kenyataannya pembangunan PLTG maupun jaringan pipa gas untuk kedua daerah itu masih belum direalisasikan.  (AY)
.

Categories:Nasional,
Tags:kpk,