KSSK Pastikan Kasus Jiwasraya Tidak Beri Dampak Sistemik

KSSK Pastikan Kasus Jiwasraya Tidak Beri Dampak Sistemik

Menkeu yang juga Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KKSK) Sri Mulyani Indrawati. (foto - ist)

Jakarta  -  Masalah   keuangan  PT  Asuransi  Jiwasraya  (Persero)  tidak  berpotensi  memberikan  dampak  sistemik.  Yakni suatu kondisi di mana masalah keuangan satu perusahaan mempengaruhi perekonomian Indonesia dan memunculkan krisis.
 
Bendahara negara menyatakan, indikasi tidak berdampak sistemik terlihat dari status Jiwasraya yang merupakan lembaga jasa keuangan non-bank. Sementara Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) menyatakan, lembaga jasa keuangan yang berpotensi memberi risiko sistemik adalah bank.

KSSK pun telah membentuk kategori bank sistemik pada sejumlah bank nasional. Tujuannya, agar saat ada masalah keuangan besar komite bisa menangani masalah berdasarkan risiko yang mungkin terjadi. "Berdasarkan UU PPKSK, lembaga jasa keuangan yang dapat memicu krisis spesifiknya ditujukan pada bank," sebut Menteri Keuangan yang juga Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KKSK) Sri Mulyani Indrawati, Rabu (22/1/2020).

Menurut Sri Mulyani, klasifikasi bank sistemik merujuk pada beberapa indikator, misalnya ukuran aset, modal dan kewajiban. Lalu, turut mempertimbangkan luas jaringan atau kompleksitas transaksi bisnis atas jasa perbankan, dan ketertarikan hubungan dengan sektor keuangan lainnya.

"Jika dia gagal, dapat mengakibatkan keseluruhan sistem perbankan dan jasa keuangan akan ikut terancam gagal. Ini jadi rambu-rambu untuk menetapkan, apakah persoalan di lembaga jasa keuangan dan sistem keuangan berdampak sistemik atau tidak," katanya. Jiwasraya merupakan perusahaan asuransi atau jasa keuangan non-bank.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso juga memberi sinyal, kasus Jiwasraya tidak bisa dianggap sistemik. Meski, persoalan keuangan di sebuah perusahaan tetap perlu dilihat dari sisi besaran nilainya.

"Dampak sistemik bergantung pada ukuran, kalau ukurannya besar, ya bisa saja. Namun perlu dilihat juga dampak interkoneksinya, wabah penularannya bisa merambah ke mana-mana itu juga bisa sistemik. Menurut UU itu hanya terjadi pada bank," katanya.

Namun, sayangnya baik Sri Mulyani dan Wimboh tidak ingin mengomentari potensi sistemik dari kasus Jiwasraya, meski total gagal bayar perusahaan sudah mencapai Rp 12,4 triliun pada akhir 2019. Begitu pula ekuitas perusahaan yang negatif Rp 23,92 triliun pada September 2019.

Wimboh hanya menegaskan, lembaganya sebagai wasit industri jasa keuangan akan terus melakukan pengawasan. Bahkan, melakukan reformasi di industri jasa keuangan non-bank sesuai amanah Presiden. "Kami akan melakukan reform pengaturan pengawasan, itu prioritas," katanya.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan, persoalan keuangan Jiwasraya bersifat gigantik atau berskala besar. apabila tidak terselesaikan dengan segera, maka dampaknya akan sistemik terhadap sektor keuangan Tanah Air. (Jr.)**
.

Categories:Ekonomi,
Tags:,