Dua Opsi Organisasi Disiapkan Tangani Cekungan Bandung

Cepi Juniar, CikalNews | Selasa, 25 Februari 2020 | 04:19:00 WIB

Cekungan Bandung. (foto - ist)

Bandung - Dua opsi organisasi dipersiapkan Pemprov Jabar guna menangani dinamika wilayah Cekungan Bandung, yang terdiri atas Kota dan Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Cimahi serta Sumedang.

Organisasi tersebut dulu dikenal disebut Badan Otoritas Cekungan Bandung, yang sampai saat ini belum menemukan bentuknya. Menurut Sekretaris Daerah Jabar Setiawan Wangsaatmaja, ada dua alternatif.

Yakni sekretaris bersama atau mengacu pada peraturan enteri agraria dan tata ruang (ATR). Keduanya merupakan usulan dari Bappeda maupun Biro Pemerintahan dan Kerja Sama. "Turunan dari Undang-undang No. 23, PP 18 dan PP 18 jadi pertimbangan kami meski hasil studi Bappeda dikatakan struktural," katanya di Bandung, Senin (24/2/2020).

Namun, ada satu kendala bahwa amanat dari undang-undang 23 dan PP 18 kurang kurang sesuai. Lalu dari teman-teman dari biro kerja sama menyebut sekretariat bersama, sehingga ada dua alternatif.

Pertama, dikaji kembali jika kemungkinannya sekretariat bersama harus ditindaklanjuti. Substansinya ada pelimpahan kewenangan dari kabupaten kota kepada sekretariat bersama. Sebab pak gubernur menginginkan organisasi ini bisa juga mempunyai fungsi sebagai eksekutor.

Satu lagi lanjut Setiawan, pihaknya akan mencoba turunan dari yang diamanatkan Kementerian ATR dalam pembentukan badan itu. "Nanti kita akan melihat Peraturan Menteri Agraria seperti apa draftnya, dan kita akan coba konsultasi ke menteri ATR," katanya.

Dari dua hari alternatif itu pihaknya menyelesaikan dua draft usulan yang akan dikonsultasikan dengan Kementerian ATR untuk dibuatkan peraturan menteri. Termasuk untuk sekretariat bersama juga akan dibahas, bagaimana bentuk kewenangan pelimpahan kewenangan tersebut.

Setiawan mengatakan, organisasi Cekungan Bandung akan menangani empat bidang. Mulai dari air bersih, persampahan, transportasi dan tata ruang. "Tujuan dari organisasi ini sebetulnya bagaimana kita bersinergi untuk mencapai efisiensi birokrasi," tegasnya.

Misalnya, semua sumber air berada di Kabupaten Bandung tapi penggunanya di Kota Cimahi dan Kota Bandung. Hal itu harus ada sinkronisasi antar-pemerintah daerah, kalau dikelola oleh masing-masing daerah pasti punya sikap dan badan ini harus diselesaikan.

"Persampahan, sumbernya Kota Bandung Kota Cimahi, lalu di mana tempat pengolahan akhirnya kan gitu ada yang di kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Itu juga harus ada kesepahaman d iantara pemerintah kabupaten, kota dan provinsi".

Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Jabar A Koswara menyatakan, pertemuan itu digelar karena pembentukan pengelolaan Cekungan Bandung sifatnya sangat urgent.

Masalah yang ada di Cekungan Bandung tak bisa ditangani dengan pendekatan organisasi pemerintahan, karena berbagai persoalan pun saling terkait. Misalnya, masalah air, sampah, transportasi dan lain-lain harus ditangani bersama-sama karena lintas daerah. (Jr.)**