Kondisi Pendidikan Kita Gawat Darurat

Kondisi Pendidikan Kita Gawat Darurat

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ,Anies Rasyid Baswedan Ph.D.(Foto:Net)

Oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies R. Baswedan, PhD

Paparan ini bertujuan untuk membangun kesadaran bersama di dalam birokrasi pendidikan bahwa kondisi pendidikan kita sudah sangat gawat. Masalah-masalah pendidikan sudah dianggap sebagai sebuah kelaziman. 

Kini saatnya mengubah cara pandang tersebut didalam seluruh institusi birokrasi.
Potret buruk pendidikan hari ini, apapun sebabnya adalah tanggung jawab kita di birokrasi pendidikan. Paparan ini tidak berpretensi untuk sekadar memberikan “perintah” dan target, tetapi mengajak semua pihak di dalam birokrasi untuk mencari terobosan kreatif dan mengajak masyarakat untuk membereskan masalah pendidikan.
 
Jumlah institusi pendidikan dasar dan menengah terus meningkat sejak jaman kemerdekaan. 

Kini jumlahnya : Terdapat Sekolah Dasar 148.061 Sekolah Dasar,36.210 Sekolah Menengah dan 25.580 Sekolah Menengah Kejuruan.
 Angka partisipasi pendidikan dasar terus meningkat: pada 1975 sebesar 75%, 1980 sebesar 88%, 2000 sebesar 92%, 2004 sebesar 93%, 2006 sebesar 94%, dan 2007sebesar  95%.
 Pemberantasan buta huruf terus digalakkan : pada 1945 angka buta huruf 95% dan pada 2011 buta huruf hanya 8%.

Kinerja baik Indonesia pada beberapa pemetaan global:


Kapasitas Berinovasi berada di urutan 30 dari 142 negara, atau setara dengan: Selandia Baru atau lebih baik dari: Spanyol, Hong Kong.
Favoritisme dalam Pengambilan Keputusan, Indonesia berada di urutan 36, setara dengan: Austria, lebih baik dari: Prancis, Brazil, Amerika Serikat.

Tingkat Upah dan Produktivitas, Indonesia berada di  urutan 28, setara dengan: Irlandia, lebih baik dari: Denmark, Jerman, Norwegia.
Inefisiensi Belanja Pemerintahan, Indonesia berada di urutan 34, setara dengan Taiwan, lebih baik dari: Jerman, Inggris, Israel. Keberdayaan/kecermatan Konsumen, Indonesia berada di urutan  51, setara dengan Brazil, lebih baik dari: Russia, Turki, Brunei.    
Beban Regulasi Pemerintah, Indonesia berada di urutan, setara dengan Luxemburg, lebih baik dari: Austria dan Belanda.

Namun, berita buruknya…

 
75% sekolah di Indonesia TIDAK memenuhi standar layanan MINIMAL pendidikan.

Hal tersebut berdasarkan pemetaan oleh Kemdikbud terhadap 40.000 sekolah pada tahun 2012 ternyata 44,5 nilai rata-rata uji kompetensi guru.Padahal, standar yang diharapkan adalah 70.
Hal tersebut terungkap dari Hasil Uji Kompetensi Guru pada tahun 2012 terhadap 460.000 guru.

Posisi Indonesia di urutan 40 dari 40 negara pada pemetaan The Learning Curve - Pearson. Indonesia juga termasuk pada 10 negara berkinerja terendah  dan berada pada peringkat 49 dari 50 negara pada pemetaan mutu pendidikan tinggi.

Indonesia berada pada posisi 40 dari 42 negara untuk literasi sains, berdasarkan pemetaan Trends in International Mathematics and Science Studies tahun 2011.

Pemetaan TIMSS & PIRLS 2011 menyebutkan Kinerja Indonesia pada Mathematics berada di urutan 38 dari 42 negara, Science 40/42 negara, dan   Reading 41/45. 

Indonesia juga ada pada posisi 64 dari 65 negara pada pemetaan PISA pada tahun 2012
Kinerja Indonesia ada pada posisi stagnan sejak PISA tahun 2000, tidak menunjukkan peningkatan/penurunan signifikan. Cenderung stagnan pada nilai kinerja rendah.

Pada PISA bidang literasi Matematika :   76% Anak Indonesia di PISA yang tidak mencapai level 2 yang merupakan level minimal untuk keluar dari kategori low achievers. Jumlah anak yang mencapai level tertinggi (5 dan 6) hanya 0,3%.

UNESCO pada 2012 menyebut hanya minat baca orang Indonesia hanya 0,001 atau hanya 1 dari 1.000 orang Indonesia punya minat baca serius.
 
Kekerasan fisik di dalam lingkungan pendidikan


Kekerasan fisik menjadi berita yang tiada henti, baik   kekerasan fisik oleh/terhadap pelajar yang terjadi di luar sekolah.

Tidak hanya fisik, tapi juga kekerasan seksual oleh/terhadap pelajar di luar sekolah.  Kekerasan seksual bahkan terjadi di DALAM lingkungan persekolahan.
 
Dalam penelusuran sementara, terdapat lebih dari 230 berita kekerasan anak/pelajar di media daring selama periode bulan Oktober-November 2014.
 
Kinerja buruk Indonesia pada beberapa pemetaan global


Indonesia berada pada posisi 103 dari 142 negara dalam hal Suap Menyuap dan Pungutan Liar, setara dengan: Moldova, lebih buruk dari: Senegal, Mozambik, Ethiopia.
Transparansi dalam Pemerintahan berada pada posisi 87, setara dengan Tanzania dan Burkina Faso, lebih buruk dari: Benin, Malawi, Sri Lanka.
Dalam hal Kejahatan Terorganisir, Indonesia berada pada posisi 109,  setara dengan: Burundi atau lebih buruk dari: Kamboja, Bangladesh.
Dalam hal  Perilaku Etis oleh Perusahaan, Indonesia di urutan 107 atau setara dengan Kenya,   lebih buruk dari: Zimbabwe, Burkina Faso.
 
Pendidikan Indonesia gawat darurat


Reformasi Pendidikan Tiongkok : Reformasi “Evaluasi Hijau”

Pada bulan Juni 2013, pemerintah pusat Cina mengeluarkan panduan untuk seluruh propinsi dalam mereformasi model penilaian mutu pendidikan. Ada 5 area yang jadi penilaian:
  • Perkembangan Moral yang diindikasikan oleh perilaku dan kebiasaan, kewarganegaraan, kepribadian dan karakter, serta ambisi dan prinsip-prinsip yang dianut.
  • Perkembangan Akademik yang diindikasikan oleh pengetahuan dan keahlian, pemikiran disiplin, kemampuan aplikasi serta kreativitas.
  • Kesehatan Jiwa dan Raga yang diindikasikan oleh kebugaran fisik, kebiasaan hidup sehat, selera artistik dan keindahan, kesehatan emosional, kemampuan mengendalikan diri serta komunikasi interpersonal.
  • Perkembangan Minat dan Bakat Unik yang diindikasikan oleh rasa ingin tahu, bakat dan keahlian unik, serta penemuan dan pengembangan potensi diri.
  • Pengurangan Beban Akademik yang diindikasikan oleh waktu belajar misalnya: lamanya jam pelajaran, pekerjaan rumah, waktu untuk tidur, dll.), kualitas instruksi, tingkat kesulitan pelajaran serta tekanan akademik.
Pengurangan Beban Akademik

Pada bulan Agustus 2013, pemerintah Cina mengeluarkan dokumen lanjutan untuk mendorong daerah dan sekolah mengurangi beban akademik bagi siswa pendidikan dasar:
  • Penerimaan siswa yang transparan dan hanya berdasarkan domisili siswa.
  • Pengelompokan siswa dan guru secara seimbang dan acak, tanpa kelas-kelas khusus.
  • Pengajaran “titik awal nol” dengan asumsi kecakapan siswa mulai nol dan tidak ada ekspektasi akademik tinggi.
  • Tidak ada pekerjaan rumah tertulis, tapi boleh memberi PR “eksperiensial” dengan ortu dan masyarakat.
  • Mengurangi ujian. Standardized test dilarang untuk kelas 1-3 SD. Berikutnya, hanya boleh satu per semester.
  • Evaluasi kategorikal. Sekolah tidak boleh memberi nilai angka, tapi kategori mulai “cukup” sampai “luar biasa”.
  • Meminimalkan material tambahan. Hanya boleh satu material tambahan selain buku utama.
  • Tidak boleh ada kelas tambahan.
  • Kegiatan olahraga minimal satu jam. Sekolah juga harus berikan waktu istirahat dan relaksasi yang cukup.
  • Memperkuat dukungan pada sekolah. Otoritas pendidikan di semua tingkat kepemerintahan harus melakukan inspeksi secara periodik dan mengawasi langkah nyata dalam mengurangi beban akademik siswa, serta wajib mempublikasikan temuannya.
Reformasi Pendidikan Korsel
Pengaruh College Scholastic Aptitude Test [CSAT/suneung] yang dianggap “sakral”, mengakibatkan pendidikan Korsel lebih banyak digerakkan oleh hagwon/bimbel.
Pemerintah Korsel melakukan beberapa reformasi untuk mengurangi ketergantungan pada tes:
Mengadakan razia kepada hagwon yang masih ada kegiatan belajar di atas jam 22.00.
Mendorong universitas melakukan penerimaan mahasiswa tidak hanya berdasar CSAT.

Reformasi Pendidikan AS
Karena merasa tertinggal oleh negara-negara Asia Timur dalam berbagai pemetaan pendidikan global, Amerika Serikat mendorong inisiatif kurikulum inti.
Pemerintah federal menggunakan politik anggaran untuk mendorong negara bagian menyesuaikan kurikulum daerah dan tes terstandarnya dengan Common Core. 
Ironisnya, ketika AS mengetatkan standardisasi untuk mengejar Cina dan Korsel, justru Cina dan Korsel mereformasi pendidikannya menjadi lebih fleksibel seperti pendidikan AS sebelumnya.

Reformasi Pendidikan Polandia
Pada tahun 1998, Polandia melakukan reformasi pendidikan dimulai dengan membuat kurikulum inti yang baru. Polandia juga mengirimkan 25% guru kembali ke LPTK untuk dididik kembali, serta mengubah jalur pendidikan dengan memundurkan penjurusan siswa selama setahun. 
Terakhir, guru diberi otonomi untuk memilih buku teks sendiri serta mengembangkan atau memilih di antara lebih dari 100 opsi kurikulum spesifik yang sudah disetujui oleh pemerintah pusat.

Reformasi Pendidikan Inggris
Pemerintah Inggris baru saja menerapkan kurikulum baru yang menjadi pembicaraan karena memasukkan materi pemrograman komputer kepada siswa sejak dini untuk melatih kemampuan logika. 
Perubahan kurikulum dilakukan secara bertahap: diumumkan pada 2010, dilanjutkan penyusunan dan uji publik intensif selama dua tahun, uji coba penerapan pada tahun 2013, diakhiri dengan penerapan bertahap mulai tahun 2014 sampai dengan 2017.

Reformasi Pendidikan Finlandia
Reformasi pendidikan Finlandia dimulai sejak akhir 1970-an dan awal 1980-an, melalui tiga fase:
  • 1980-an: Berpikir ulang tentang dasar-dasar teoretis dan metodologis persekolahan.
  • 1990-an: Peningkatan melalui platform berjejaring dan perubahan yang dikelola secara mandiri oleh satuan pendidikan.
  • 2000-an: Efisiensi administrasi dan struktur pendidikan dan persekolahan.
Reformasi pendidikan di Finlandia dilepaskan dari kepentingan politik. Pemerintah yang berganti-ganti tidak membatalkan arah reformasi.
 
Beberapa poin penting pendidikan Finlandia:
  • Guru adalah profesi yang sangat dihormati dan memiliki otonomi besar dalam mengendalikan konten & arah pembelajaran.
  • Sekolah negeri sangat mendominasi karena pemerintah berusaha mewujudkan paradigma “setiap sekolah adalah sekolah baik”.
  • Pendidikan Finlandia berusaha mengejar kesetaraan bukan kesempurnaan, berusaha mendorong kooperasi, bukan kompetisi.
  • Finlandia menggunakan closed loop system yang mendukung lifelong learning.
Pendidikan Finlandia dan Ki Hadjar Dewantara
Finlandia:
Menempatkan standardisasi pendidikan secara proporsional.
Ki Hadjar Dewantara:
Jangan menyeragamkan hal-hal yang tidak perlu atau tidak bisa diseragamkan. Perbedaan bakat dan keadaan hidup anak dan masyarakat yang satu dengan yang lain harus menjadi perhatian dan diakomodasi.
[Pusara, Januari 1940]
 
Finlandia:
Kesetaraan berpengaruh besar pada kinerja pendidikan.
Ki Hadjar Dewantara:
Rakyat perlu diberi hak dan kesempatan yang sama untuk mendapat pendidikan berkualitas sesuai kepentingan hidup kebudayaan dan kepentingan hidup kemasyarakatannya.
[Pusara, Januari 1940]
 
Pendidikan Finlandia dan Ki Hadjar Dewantara
Finlandia:
Standardisasi kaku dan berlebihan adalah musuh kreativitas.
Ki Hadjar Dewantara:
Anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratinya yang unik, tak mungkin pendidik “mengubah padi menjadi jagung”, atau sebaliknya.
[Keluarga, Desember 1936]
 
Finlandia:
Anak harus bermain.
Ki Hadjar Dewantara:
Bermain adalah untutan jiwa anak untuk menuju ke arah kemajuan hidup jasmani maupun rohani.
[Mimbar Indonesia, Desember 1948]
 
Ironis ketika negara lain menerapkan prinsip-prinsip pendidikan Ki Hadjar Dewantara
yang ditulis puluhan tahun lalu dan sukses meningkatkan kinerja pendidikan mereka...kita sendiri semakin terasing dari pemikiran-pemikirannya.
 
Kita harus mengembalikan persekolahan menjadi TAMAN, tempat belajar yang MENYENANGKAN.
 
Mengubah pendidikan itu seperti mengubah arah kapal tanker, bukan seperti mengubah arah speed boat.
 

Visi-misi pendidikan pemerintahan baru
Nawacita pemerintahan yang terkait dengan pendidikan
5.Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
  • Program “Indonesia Pintar” melalui Wajib Belajar 12 tahun bebas pungutan.
6.Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
  • Membangun sejumlah science and technopark di kawasan politeknik dan SMK-SMK dengan prasarana dan sarana dengan teknologi terkini.
Nawacita pemerintahan yang terkait dengan pendidikan
8.Melakukan revolusi karakter bangsa
  • Membangun pendidikan kewarganegaraan.
  • Menghilangkan model penyeragaman dalam sistem pendidikan nasional.
  • Jaminan hidup yang memadai bagi para guru terutama bagi guru yang ditugaskan di daerah terpencil.
Nawacita pemerintahan yang terkait dengan pendidikan
9.Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia
  • Memperkuat pendidikan ke-bhinneka-an dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga.
  • Mengembangkan insentif khusus untuk memperkenalkan dan mengangkat kebudayaan lokal.
  • Meningkatkan proses pertukaran budaya untuk membangun kemajemukan sebagai kekuatan budaya.
Tentang Kurikulum 2013
Beberapa poin:
  • Tim evaluasi sedang bekerja menentukan keberlanjutan Kurikulum 2013.
  • Beberapa opsi keberlanjutan dan revisi Kurikulum 2013.
  • Evaluasi dan masukan dari daerah.
  • Kaitan Kurikulum 2013 dengan janjipemerintahan baru.
  • [menghilangkan penyeragaman dalam pendidikan, pengembangan pendidikan kewarganegaraan, pengembangan pendidikan karakter, dll]
Tentang Ujian Nasional
Beberapa poin:
  • Beberapa opsi keberlanjutan dan reposisi Ujian Nasional.
  • Ujian Nasional untuk siapa? – Perlunya merancang alat akuntabilitas yang bermanfaat bagi seluruh stakeholder.
  • Paradigma pemerintah sebagai pompa yang menolong dan memberdayakan siswa sejak dini, alih-alih sekadar penyaring yang menghakimi dan menghukumi siswa di ujung.
  • Kaitan Ujian Nasional dengan janji pemerintahan baru. [menghilangkan penyeragaman dalam pendidikan, pemerataan mutu pendidikan Indonesia, pengembangan pendidikan karakter, dll] 

Yang utama adalah guru...VIP-kan guru-guru kita!
  • Lepaskan guru dari segala kepentingan politik praktis di pusat maupun daerah.
  • Dorong masyarakat memberikan keistimewaan dan keutamaan pada guru-guru kita.
  • Bantu guru mengurangi pengeluarannya dengan mendorong dunia bisnis memberikan program-program potongan harga khusus bagi guru.
 
Yang sering terlewatkan...Pendidikan orangtua
  • Keluarga sebagai salah satu dari trisentra pendidikan adalah tempat pendidikan yang pertama dan utama. Kinerja akademik anak di sekolah pun sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar sekolah, utamanya di rumah.
  • Sangat penting untuk melibatkan orangtua secara aktif dalam proses pendidikan di sekolah agar pembelajaran yang diterima anak bisa selaras dan tidak saling menegasikan.
  • Perlu disebarkan program-program yang mendukung orangtua mendapatkan panduan dan bimbingan dalam mengawal proses pendidikan dan tumbuh kembang anaknya.
Kepemimpinan Lokal dan Kinerja Pendidikan
  • Laporan Bank Dunia pada tahun 2013 menunjukkan keterkaitan antara model dan mutu kepemimpinan lokal dengan kinerja pendidikan. Beberapa temuan:
  • Daerah yang memprioritaskan pendidikan dan menyisihkan anggaran lebih besar cenderung mendapatkan hasil kinerja pendidikan yang lebih baik.
  • Daerah dengan pengelolaan pendidikan yang baik memiliki lebih banyak sekolah dengan jumlah guru yang tepat sehingga menaikkan kinerja pendidikan.
  • Daerah dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi cenderung memprioritaskan pendidikan dan memiliki lebih banyak guru bermutu sehingga menaikkan kinerja pendidikan daerah.
Langkah-langkah perbaikan yang perlu kita lakukan bersama
Catatan awal:
  • Mengelola pendidikan tidaklah mudah. Sebagian beban pengelolaan jatuh ke daerah walau seringkali masalah muncul dari pusat.
Categories:Pendidikan,