Mendagri Tito Peringatkan Anies 'Lockdown' Kewenangan Pusat

Mendagri Tito Peringatkan Anies 'Lockdown' Kewenangan Pusat

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. (foto - ist)

Jakarta - Kewenangan untuk melakukan lockdown atau karantina dan penguncian wilayah di daerah terkait penyebaran virus Corona (Covid-19) sepenuhnya berada di pemerintah pusat. Demikian ditegaskan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
 
Tito menyatakan hal itu, setelah menyampaikannya kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, dalam pertemuannya di Balaikota DKI Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta. "Tadi disampaikan kepada bapak Gubernur, tentang pembatasan atau karantina kewilayahan," kata Tito di Jakarta Selasa, Selasa (17/3/2020).
 
Menurut mantan Kapolri itu, meski lockdown sudah dilakukan di banyak wilayah di luar negeri untuk menangkal Corona, di Indonesia ada sejumlah aturan yang menyangkut tindakan itu. Aturan itu yakni Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah.
 
"Untuk pembatasan wilayah, karantina wilayah dan pembatasan sosial dalam jumlah besar, itu adalah menjadi kewenangan pusat," tegas Tito.
 
Ia mengemukakan, keputusan ada di pemerintah pusat karena selain menyangkut pembatasan mobilitas masyarakat daerah, juga akan ada efek ekonomi di tingkat nasional yang harus diperhitungkan. Pertimbangannya harus diajukan dulu ke Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19, untuk selanjutnya diputuskan pemerintah pusat.
 
"Bapak Presiden sebelumnya sudah menyampaikan, untuk melakukan karantina kewilayahan, pembatasan kewilayahan, maka kepala daerah agar mengkonsultasikan dengan pemerintah pusat terlebih dahulu," katanya. (Jr.)**

 

.

Categories:Nasional,
Tags:,