Ribuan Hotel, Restoran & Wisata tutup Imbas Paparan Corona

Ribuan Hotel, Restoran & Wisata tutup Imbas Paparan Corona

Sepinya suasana di objek wisata Pura Lempuyang Karangasem Bali. (foto - ant)

Jakarta  -  Sedikitnya  1.139  hotel  serta  1.174  hotel  tutup  dengan  menerapkan  cuti  atau  PHK  terhadap  karyawannya, sebagai dampak pandemi Corona. Ada pula 286 restoran dan tempat hiburan tutup, yang diprediksi jumlahnya akan meningkat sejalan dengan belum tertanganinya Covid-19 di Indonesia.

"Angka yang sudah tembus di atas 1.000 tersebut dihitung per 1 April 2020," demikian data dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).

"Saya yakin masih lebih banyak dari itu. Itu kita kumpulkan datanya melalui Badan Pimpinan Daerah seluruh Indonesia yang diupdate setiap hari. Ada daerah yang kabupaten/kotanya cukup besar jadi nggak mudah juga mendata, " kata Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran, Sabtu (4/4/2020).

Hotel dan restoran termasuk juga objek wisata lainnya yang tutup itu tersebar di seluruh Indonesia. Sejumlah provinsi dengan kondisi terparah adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Bali, NTB serta Sulawesi Selatan.

Kondisi itu terjadi lantaran pihak hotel maupun restoran sudah tidak mampu lagi membayar biaya utilitas, seperti listrik dan gas serta gaji karyawan. "Ya, tutup karena revenue (pendapatan) yang masuk sudah tidak cocok lagi dengan biaya operasional," katanya.

"Beban pertama adalah karyawan tapi utilitas di nomor satuin dulu, karena nanti lebih berat lagi mulainya (kalau diputus), makanya memilih tutup. Diharapkan, utilitasnya rendah, karyawan bisa digaji setengahnya. Atau yang tidak kuat, hotel sudah melakukan unpaid leave (cuti tidak dibayar)".

Maulana berharap, pemerintah dapat melakukan relaksasi berupa kemudahan membayar listrik, gas, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), THR dan iuran BPJS bagi karyawan. Ia juga berharap Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dapat menjembatani suara dari industri dengan pemerintah.

Kemenpar harusnya mengawal ini. Semua regulasi kita kan di Kementerian/Lembaga yang berbeda. Kalau government to government atau pemerintah ke pemerintah yang mengawal itu lebih baik. Tidak semua sektor atau asosiasi dapat berhubungan langsung dengan kementerian.

Ia juga berharap, anggaran dari Kemenparekraf dapat dimanfaatkan untuk mendukung sektor pariwisata saat ini. "Mohon anggarannya dialokasikan untuk penanganan Covid-19, artinya fokus ke dampak di sektor pariwisata," tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020, tentang tindak lanjut Imbauan Pencegahan Penyebaran Covid-19. Ia menghimbau agar para pimpinan Asosiasi/Pelaku Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk melaporkan potensi kerugian, serta dampak kesehatan dan finansial tenaga kerja.

Ia juga mengimbau agar pengelola pusat perbelanjaan memberikan keringanan biaya sewa kepada para penyewa. Pengusaha restoran dan rumah makan agar mengurangi layanan makan di tempat, dan menjalankan layanan antar-pesanan (take away/delivery).

Wishnutama juga menyampaikan sejumlah poin mengenai pengupahan bagi pekerja/buruh terkait pandemi Covis-19. Dari beberapa poin tersebut dapat disimpulkan, segala bentuk pengupahan menjadi ranah pengusaha dengan buruh yang bersangkutan. (Jr.)**

.

Categories:Wisata,
Tags:,