Giliran Menteri Chaniago Laporkan LHKPN

Giliran Menteri Chaniago Laporkan LHKPN

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Andrinof Chaniago keluar dari kantor Komisi Pemberantasan Korupsi usai melapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Jakarta Selatan, Kamis (4/12). ANTARA FOTO

Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Ya nanti kalau jumlah kan diumumin," kata Andrinof seusai menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di gedung KPK Jakarta, Kamis (4/12/2014).

Andrinof adalah menteri kesembilan belas dalam Kabinet Kerja yang melaporkan LHKPN kepada KPK.

"Rakyat pasti tahu nanti, habis ini diverifikasi dulu," tambah Andrinof.

Ia pun mengaku sudah melengkapi seluruh berkas LHKPN.

"Enggak, (harta) gak sampai (Rp 10 miliar), jauh-jauh, mancing, mancing ini, yang penting saya sudah dapat surat sudah menyerahkan LHKPN," ungkap Andrinof.

Andrinof mengungkapkan bahwa ia juga banyak berdiskusi mengenai sistem pencegahan korupsi dengan KPK.

"Kita lebih banyak ngobrol kerja sama dengan KPK untuk meningkatkan sistem pencegahan hanya itu, ya termasuk sistem pengadaan barang dan jasa, kemudian membuat perencanaan pembangunan sekaligus punya fungsi mencegah penyimpangan atau korupsi," jelas Andrinof.

Sebelum diangkat menjadi menteri, Andrinof adalah dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia.

Pada 1999, ia bersama rekan-rekannya mendirikan Center for Indonesian Regional dan Urban Studies (CIRUS) sedangkan pada 2008, ia mendirikan CIRUS Surveyors Group (CSG) dan menjabat sebagai direktur eksekutif.

Andrinof juga merupakan ketua umum Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia.

Sebelum Andrinof, ada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Perumahan Rakyat dan Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah AAGN Puspayoga yang menyerahkan dokumen LHKPN ke KPK.

Selanjutnya Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Keuangan Bambang Brodjojonegoro, Menteri Kesehatan Nila Juwita F Moeloek, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Pariwisata Arif Yahya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo yang juga sudah melaporkan LHKPN.  (AY)

.

Categories:Nasional,
Tags:kpk,