Pemerintah Setujui Penerapan PSBB di Lima Wilayah Jabar

Pemerintah Setujui Penerapan PSBB di Lima Wilayah Jabar

Jalan yang menghubungkan Tasikmalaya - Pangandran ambrol di Desa Cisarua Kecamatan Cineam. (foto - BPBD Kabupaten Tasikmalaya)

Bandung  -  Pemerintah  lewat   Kementerian  Kesehatan   telah  menyetujui   penerapan  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar (PSBB) untuk Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi serta Kabupaten dan Kota Bogor yang diajukan Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

"Sudah disetujui mengenai keputusan Kemenkes terkait PSBB yang diajukan oleh Gubernur Jabar," kata Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Achmad Yurianto di Jakarta, Sabtu (11/4/2020).

Pemprov Jabar resmi mengajukan permohonan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di lima wilayah secara bersamaan kepada Kementerian Kesehatan, pada Rabu 8 April. Kelima wilayah itu Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok serta Kabupaten dan Kota Bekasi (Bodebek).

Kelima wilayah tersebut diharapkan masuk ke dalam PSBB Klaster DKI Jakarta, yang namanya menjadi Klaster Jabodetabek. "Surat dari lima kepala daerah (Bodebek) sudah masuk ke kami (Pemprov Jabar) lalu kami rekap dan Pemprov mengajukan dan akan direview oleh Kemenkes. Mudah-mudahan sehari atau dua hari keluar," kata Ridwan Kamil.

Emil memandang, wilayah Bodebek harus satu klaster dengan DKI Jakarta dikarenakan sebaran virus Covid-19 secara nasional 70 persennya berada di wilayah Jabodetabek.

Sebelumnya Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto juga telah menyetujui Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan PSBB, dengan dikeluarkannya surat Keputusan Menteri Kesehatan pada Selasa 7 April.

Diikuti oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Peraturan Gubernur tentang PSBB, yang mengatur petunjuk teknis pelaksanaan pembatasan sosial. DKI Jakarta menyosialisasikan terkait kebijakan PSBB pada masyarakat, dan baru mulai diterapkan pada Jumat 10 April. (Jr.)**

.

Categories:Nasional,
Tags:,