Jokowi Didesak untuk Segera Bubarkan Staf Khusus Milenial

Jokowi Didesak untuk Segera Bubarkan Staf Khusus Milenial

Staf Khsus Milinial bentukan Jokowi. (foto - ist)

Jakarta - Berbagai  kalangan  mendesak  Presiden  Jokowi untuk  segera  memecat  Andi  Taufan  Garuda  Putra  dan  Belva Devara, Staf Khusus Milenial yang membuat heboh masyarakat. Bahkan, kalau perlu segera membubarkannya, lantaran publik tak pernah mengetahui tugas, fungsi serta kewenangan Staf Khusus Presiden tersebut.

Seperti diketahui, Andi menuai kritik setelah mengirimkan surat berkop Sekretariat Kabinet kepada para camat agar mendukung relawan PT Amartha Mikro Fintek (Amartha), dalam menangani penyebaran Covid-19. Sedangkan Taufan adalah pendiri dan CEO perusahaan itu.

Sementara Belva Devara, CEO Ruangguru membuat heboh karena perusahaannya itu ternyata mendapat proyek Kartu Prakerja senilai Rp 5,6 triliun, untuk menyediakan pelatihan secara online.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies Jerry Massie menilai, kalau merusak pemerintahan sebaiknya stafsus milenial tersebut dibekukan. Menurutnya, kehadiran mereka sama sekali tidak diperlukan.

"Jokowi harus memecat dua orang itu. Ini bahaya jika mereka jadi pemimpin pasti ada abuse of power lagi (penyalahgunaan kekuasaan). Bisa terjadi conflict of interest. Menggunakan surat resmi negara bahaya untuk personal interest," kata Jerry, Jumat (17/4/2020).

Ia melihat, para anak muda tersebut belum berpengalaman di pemerintahan, sehingga perlu banyak belajar lagi. "Mereka tak memiliki based competence yang mapan dan unggul," katanya.

Staf Khusus Milenial tersebut sebetulnya tidak terlalu penting. Oleh karena itu, daripada merusak tatanan pemerintahan lebih baik dibubarkan. "Saya tak habis pikir atas kasus tersebut. Setiap kebijakan harus melibatkan Setkab dan Setneg. Ini ada indikasi korupsi juga, mencari keuntungan di balik wabah virus Corona".

"Padahal, mereka sudah digaji lumayan besar. Sementara tupoksi mereka salah kaprah dan salah jalan. Ini merupakan pelanggaran berat," tegas Jerry.

Sebelumnya, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah menilai, mereka yang telah melakukan penyimpangan atau menggunakan jabatam sebagai staf khusus untuk kepentingan pribadi harus segera dipecat

Untuk itu, ICW meminta Jokowi mengevaluasi kinerja serta posisi staf khusus. Jika diperlukan agar memecat staf juga mereka yang mempunyai posisi atau jabatan di tempat lain yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Menurut Wana, langkah Andi Taufan bermasalah lantaran dinilai mengarah pada konflik kepentingan, yang merupakan salah satu pintu masuk korupsi. Oleh karena itu pejabat publik harus dapat membedakan kepentingan pribadi dan kepentingan publik.

Kedua, langkah yang Andi Taufan lakukan telah mengabaikan keberadaan sejumlah instansi, termasuk di antaranya Kementerian Dalam Negeri. Tugas untuk melakukan korespondensi kepada seluruh camat yang berada di bawah kepala daerah, merupakan tanggung jawab instansi Kementerian Dalam Negeri, bukan kewenangan stafsus.

Hal itu tertera dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri. Antara lain mengatur pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum. "Sejauh ini, publik pun tak pernah mengetahui tugas, fungsi dan kewenangan Staf Khusus Milenial Presiden tersebut," katanya. (Jr.)**

.

Categories:Nasional,
Tags:,