Giliran Menkeu sentil Anies Baswedan Minta dana bagi hasil

Giliran Menkeu sentil Anies Baswedan Minta dana bagi hasil

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (foto - ist)

Jakarta  -  Menteri   Keuangan  Sri  Mulyani  Indrawati   merespons   permintaan  Gubernur  DKI   Jakarta  Anies  Baswedan, yang meminta percepatan pencairan Dana Bagi Hasil tertunggak untuk 2020. Menkeu pun menyatakan, pencairan DBH selalu dilakukan sesuai prosedur.

Ia menjabarkan, DBH untuk pemerintah daerah memang dibayarkan sesuai Undang-Undang APBN yang telah di tetapkan setiap tahunnya. Namun, pencairan DBH tersebut dilakukan setiap kuartalan dan berdasarkan realisasi penerimaan negara.

Untuk yang dimintakan Anies menurut Sri Mulyani, merupakan DBH kurang bayar pada 2019 sebesar Rp 5,1 triliun. Namun pencairan DBH kurang bayar harus menunggu audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang setiap tahunnya jatuh pada Agustus atau September.

"DBH 2019 biasanya diaudit dulu oleh BPK, sehingga kalau pemerintah kurang sekian baru kita bayarkan. Diaudit biasanya April dan disampaikan ke DPR sekitar Juli, jadi bisanya DBH dibayarkan Agustus atau September," kata Sri Mulyani, Jumat (17/4/2020).

Namun ia mengakui, di tengah masa pandemi virus Corona (Covid-19) kebutuhan anggaran daerah menjadi darurat, sehingga akan membutuhkan waktu lama jika menunggu audit BPK. Oleh karena itu, pihaknya telah menerbitkan aturan untuk membayar DBH kurang bayar itu 50 persen terlebih dahulu sebelum diaudit.

"Untuk seluruh daerah di Indonesia DBH 2019 akan kita bayarkan 50 persen dulu, meski belum dapat auditnya. Ini sudah saya keluarkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) beberapa hari lalu sehingga bisa dibayarkan," katanya.

Bahkan, Menkeu mengklaim telah mencairkan DBH 2020 untuk DKI Jakarta meski dalam bentuk prognosa, atau belum sesuai realita penerimaan negara. Untuk Kuartal I DBH Prognosa 2020 sudah dibayarkan, Kuartal II pada Juni, Kuartal III ditambah DBH 2019 pada bulan ini 50 persen serta Kuartal IV sesuai mekanisme awal dengan audit BPK.

"Kita majukan pada April 50 persen nanti Kuartal III kita bayar DBH 2020 prognosa plus sisa DBH 2019, sesudah adanya audit di Kuartal IV prognosa 2020. Tergantung penerimaan pajak lebih atau kurang".

Ia menekankan, alih-alih menagih DBH secara cepat untuk memenuhi anggaran penanganan Covid-19, Anies termasuk pemerintah daerah lainnya lebih baik juga bisa mulai mempercepat penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahnya (APBS), sesuai kebutuhan penanganan Covid-19.

"Saya sampaikan ke seluruh daerah, APBD daerah masih banyak yang belum dilakukan perubahan. DKI misalnya, belanja pegawai tinggi hampir Rp 25 triliun, belanja barang Rp 24 triliun, saya tahu mereka bisa realokasi, refocusing sambil kita percepat pembayaran DBH," tambahnya. (Jr.)**

.

Categories:Nasional,
Tags:,