Menyoal Wanita Bisa Hamil di Kolam, Komisioner KPAI Dipecat

Menyoal Wanita Bisa Hamil di Kolam, Komisioner KPAI Dipecat

Sitti Hikmawatty. (foto - ist)

Jakarta - Dewan Etik Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) akhirnya memberhentikan Komisioner KPAI Sitti Hikmawatty, karena telah melanggar membuat pernyataan perempuan yang berenang di kolam renang bareng laki-laki bisa hamil.

Keputusan Dewan Etik Nomor: 01/DE/KPAI/I1/2020 terkait Pelanggaran Etik Komisioner terkait Pernyataan Komisioner KPAI pada tanggal 21 Februari 2020. Dalam resume surat keputusan Dewan Etik, Ketua KPAI Susanto mengatakan hasil rapat pleno KPAI, komisioner yang membidangi Kesehatan, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (Napza) itu dipecat dari jabatannya.

"Rapat pleno KPAI memutuskan, serta mengusulkan kepada Presiden untuk memberhentikan tidak dengan hormat komisioner terduga saudari Sitti Hikmawatty dari jabatannya sebagai Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia," kata Ketua KPAI Susanto mengenai resume surat keputusan Dewan Etik, Jumat (24/4/2020).

Menurutnya, Dewan Etik KPAI berkesimpulan komisioner terduga memang benar membuat pernyataan yang menyatakan "kehamilan dapat terjadi pada perempuan yang sedang berenang di kolam renang, tidak menutup kemungkinan hamil jika dia berenang dengan laki-laki meski tidak ada penetrasi".

"Pernyataan komisioner terduga telah menimbulkan reaksi publik yang luas, bukan hanya dari publik dalam negeri, tetapi juga luar negeri," katanya. Terutama dalam bentuk kecaman dan olok-olok yang berdampak negatif bukan hanya terhadap komisioner terduga secara pribadi, tapi juga terhadap KPAI bahkan terhadap bangsa dan negara.

Dengan demikian, pernyataan Komisioner KPAI Sitti Hikmawatty tak diragukan merupakan bentuk pelanggaran etika pejabat publik, yang mestinya dijunjung tinggi oleh setiap anggota atau Komisioner KPAI. Dalam hal ini pelanggaran terhadap prinsip integritas, kepantasan, keseksamaan dan kolegialitas. Hal itu mengganggu kebersamaan yang merupakan faktor penting bagi KPAI untuk dapat berhasil dalam melaksanakan tugasnya.

"Terjadi pelanggaran etik karena lemahnya kompetensi teknis, etika, dan kompetensi kepemimpinan dari yang bersangkutan. Padahal ketiga kompetensi itu merupakan dasar yang harus dimiliki oleh seorang pejabat publik," katanya. Namun, Komisioner KPAI Sitti Hikmawatty membatah kalau dirinya sudah dipecat dari institusinya tersebut. "Tidak benar, baru diusulkan," katanya. (Jr.)**

.

Categories:Nasional,
Tags:,