Muhadjir Sempat Bersitegang dengan Anies Soal Bansos

Muhadjir Sempat Bersitegang dengan Anies Soal Bansos

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. (foto - ist)

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy tampaknya sempat bersitegang dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pasalnya, soal data bantuan sosial (bansos) bagi warga miskin terdampak Covid-19 di Ibukota.

"Kami dengan DKI tengah tarik-menarik cocok-cocokkan data soal penerima bansos. Bahkan, saya dengan Gubernur agak tegang, saya tegur keras Pak Gubernur," sebut Muhadjir.

Berawal dari rapat kabinet terbatas virtual dipimpin Presiden Jokowi bersama sejumlah kepala daerah Anies melaporkan, data warga miskin terbaru di DKI mencapai 3,6 juta orang. Ia sebut Muhadjir saat itu mengatakan, Pemprov DKI akan mengurus bansos bagi 1,1 juta warga di wilayahnya.

Sementara 2,5 juta orang sisanya akan mendapatkan bansos dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Muhadjir pun telah berkomitmen dengan kesepakatan itu.

Kemensos sendiri telah mengecek 2,5 juta orang miskin di DKI. Setelah proses verifikasi, mereka terdiri atas 1,3 juta kepala keluarga (KK). Setelah itu, bansos yang didistribusikan pertama dari Pemprov DKI. Saat itulah Muhadjir merasa ada yang tidak beres.

"Ternyata Gubernur menyampaikan, bantuan tersebut (bantuan dari DKI) sekadar untuk mengisi kekosongan sebelum pemerintah pusat mengisi," kata Muhadjir.

Padahal tidak demikian. Berdasarkan kesepakatan dalam rapat kabinet terbatas, Kemensos dan Pemprov DKI memiliki target masing-masing. Bukan salah satu mengisi kekosongan sebagaimana diungka Anies. "Makanya saya ingatkan Pak Gubernur," tegas Muhadjir.

"DKI sanggup (memberikan bansos ke) 1,1 juta, kami siapkan yang 2,5 juta. Jadi jangan diubah itu, Kalau diubah, jadi kacau di lapangan," lanjutnya.

Tak hanya itu, tampaknya ada KK yang semestinya mendapat bansos dari Kemensos, namun juga mendapatkan bansos dari Pemprov DKI jadi double. Karena karut marut itu pula, bahkan ada KK yang semestinya mendapat bansos, malah tidak mendapatkannya.

Selain itu, Kemensos juga meminta Pemprov DKI untuk mengerahkan RT/ RW mendata warga miskin terdampak Covid-19 yang belum masuk. Tujuannya, agar mereka tetap mendapatkan bansos. "Karena banyak orang miskin baru gara-gara Covid-19. Pengusaha UMKM juga banyak yang mata pencahariannya hilang dan itu tidak ada dalam data," ujar Muhadjir.

Namun, rupanya data calon penerima bansos itu juga tak kunjung diserahkan ke Kemensos. Padahal, warga banyak yang berteriak karena tidak mendapatkan bansos. "Jadi di lapangan kacau. Karena daftar (warga penerima bansos) yang diturunkan kepada Kemensos adalah (data) punya Gubernur," paparnya.

Muhadjir menambahkan, pemerintah hanya ingin semua KK miskin yang terdampak Covid-19 mendapatkan bansos secara merata, tepat sasaran dan tidak ada yang tumpang tindih. (Jr.)**

.

Categories:Nasional,
Tags:,