Anies-Sri Mulyani 'Bersitegang' di tengah Covid-19 soal Dana

Anies-Sri Mulyani 'Bersitegang' di tengah Covid-19 soal Dana

Gubernur DKI Anies Baswedan dan Menkeu Sri Mulyani. (foto - ist)

Jakarta - Pada  saat  seluruh  orang  tak  terkecuali   fokus  terhadap  penanganan  pandemi  virus  Corona  (Covid-19),  dua pejabat malah 'bersitegang'. Mereka adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Ternyata, uang menjadi sumber masalah atas kedua pejabat tersebut. Uang yang dimaksud tersebut yakni pembayaran dana bagi hasil (DBH) ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Permasalahan itu diawali ketika Sri Mulyani menyebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki anggaran untuk membantu masyarakat miskin dan terdampak virus Corona. Untuk itu, pemerintah pusat mengambil-alih penyaluran bansos di DKI Jakarta.

"Kami dapat laporan, dari Menko PMK ternyata DKI yang tadinya cover 1,1 juta warganya, mereka tidak punya anggaran dan minta pemerintah pusat yang covering terhadap 1,1 juta warga," kata Sri Mulyani di Jakarta, pada Rabu 6 Mei 2020.

Pernyataan Sri Mulyani tersebut sontak membuat geger. Tak ingin bola liar di tangan Pemprov DKI Jakarta, mereka menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) harus membayar tunggakan DBH tahun 2019 sebesar Rp 5,16 triliun.

DBH tersebut bisa dimanfaatkan untuk penanganan dampak Covid-19. Namun, Sri Mulyani baru mencairkan DBH sekitar Rp 2,6 triliun, sedangkan sisanya menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, sayangnya pernyataan Sri Mulyani bertolak belakang dengan BPK.

Menurut Ketua BPK Agung Firman Sampurna, pembayaran DBH tidak perlu menunggu hasil audit dari BPK. Bahkan menurutnya, pemerintah sama sekali tidak relevan untuk menggunakan hasil pemeriksaan BPK sebagai dasar pembayaran DBH. "Penting untuk dikemukakan, tidak relevan menggunakan pemeriksaan BPK sebagai dasar untuk membayar DBH," katanya, Senin (11/5/2020).

Bahkan kata Agung, tidak ada satu pun ketentuan Undang-Undang yang mengatur bahwa pembayaran kewajiban oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menunggu hasil audit yang dilakukan BPK.

Misalnya dalam undang-undang dasar, UU 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara maupun UU nomor 1 tahun 204 tentang Perbendaharaan Negara. "Yang kami lakukan pemeriksaan, dan yang dilakukan pemerintah pusat dalam hal ini kementerian keuangan, pengelolaan keuangan negara dasarnya sudah jelas," katanya. (Jr.)**

.

Categories:Nasional,
Tags:,