Sita 1.200 Dolar & Rp 27 Juta, KPK Tangkap Tangan Pejabat UNJ

Sita 1.200 Dolar & Rp 27 Juta, KPK Tangkap Tangan Pejabat UNJ

KPK Tangkap Tangan Pejabat UNJ gelar OTT di Kemendikbud. (foto - ilustrasi)

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Operasi dilakukan bekerjasama dengan Itjen Kemendikbud, Rabu 20 Mei sekitar pukul 11.00 WIB.

Menurut Deputi Bidang Penindakan KPK Karyoto, kegiatan berawal adanya bantuan dan informasi dari pihak Itjen Kemendikbud, soal dugaan akan adanya penyerahan sejumlah uang yang diduga dari pihak Rektor UNJ kepada pejabat di Kemendikbud.

"Tim KPK bersama dengan tim Itjen Kemendikbud lalu menindaklanjuti informasi itu, dengan mengamankan Dwi Achmad Noor (Kabag Kepegawaian UNJ) beserta barang bukti. Antara lain uang sebesar 1.200 dolar AS dan Rp 27,5 juta," katanya, Kamis (21/5/2020).

Menurutnya, Rektor UNJ sekitar tanggal 13 Mei 2020 diduga telah meminta kepada Dekan Fakultas dan Lembaga di UNJ untuk mengumpulkan uang THR, masing-masing Rp 5 juta melalui Kabag Kepegawaian UNJ, Dwi Achmad Noor. Uang tersebut rencananya akan diserahkan kepada Direktur Sumber Daya Ditjen Dikti Kemendikbud dan beberapa staf SDM di Kemendikbud.

Akhirnya, pada 19 Mei 2020 terkumpul uang Rp 55 juta dari 8 Fakultas, 2 Lembaga Penelitian dan Pascasarjana. "Pada 20 Mei 2020, Dwi Achmad Noor membawa uang Rp 37 juta ke kantor Kemendikbud dan diserahkan kepada Karo SDM Kemendikbud Rp 5 juta, Analis Kepegawaian Biro SDM Kemendikbud Rp 2,5 juta serta Parjono dan Tuti (staf SDM Kemendikbud) masing-masing Rp 1 juta. Setelah itu Dwi Achmad Noor diamankan tim KPK dan Itjen Kemendikbud," tegas Karyoto.

KPK pun lalu melakukan serangkaian permintaan keterangan antara lain terhadap Rektor UNJ Komarudin, Kabag Kepegawaian UNJ Dwi Achmad Noor, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Sofia Hartati, Analis Kepegawaian Biro SDM Kemendikbud Tatik Supartiah, Karo SDM Kemendikbud Diah Ismayanti, Staf SDM Kemendikbud Dinar Suliya dan Staf SDM Kemendikbud Parjono.

Setelah meminta keterangan lanjut Karyoto, belum ditemukan unsur pelaku penyelenggara negara. Dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi KPK, maka melalui unit Koordinasi dan Supervisi Penindakan menyerahkan kasus itu kepada Kepolisian RI, untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.

"KPK mengimbau kepada penyelenggara negara untuk tidak melakukan korupsi dan atau menerima gratifikasi, terlebih dalam situasi wabah Corona saat ini. (Jr.)**

.

Categories:Nasional,
Tags:,