Golkar di Persimpangan Jalan

Golkar di Persimpangan Jalan

ilustrasi

PARTAI  Golkar baru saja menggelar Musyawarah Nasional (Munas) IX di Bali. Hasil munas justru menambah panas konflik internal partai berlambang pohon beringin ini. Pasalnya, selain menetapkan secara aklamasi Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum DPP Golkar periode 2014--2019, munas memecat sejumlah kader yang dinilai telah melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.

Seperti diketahui, sekretaris pimpinan sidang paripurna Munas IX Partai Golkar Ulla Nuchrawati mengungkapkan, ada 15 kader yang diberhentikan dari kepengurusan dan keanggotaan partai. Mereka yang dipecat tersebut karena terkait dengan pembentukan Presidium Penyelamat Partai Golkar, dan tidak mengakui hasil Rapimnas VII Partai Golkar di Yogyakarta.

Ke-15 nama kader tersebut, yaitu Ace Hasan Syadzily, Lamhot Sinaga, Melchias Markus Mekeng, Andi Sinulingga, Djasri Marin, Laurens Siburian, Zainuddin Amali, Juslin Nasution, Leo Nababan, Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, Yorrys Raweyai, Ibnu Munzier, Ricky Rahmadi, dan Agun Gunandjar. Selain ke-15 orang itu, ada dua kader lagi yang juga dipecat, yakni Agus Gumiwang dan Nusron Wahid. Dengan demikian, total kader yang dipecat melalui keputusan Munas IX berjumlah 17 orang.

Sebelumnya, Aburizal Bakrie pada pembukaan Munas IX Partai Golkar di Denpasar, Bali, Minggu (30/11/2014) malam menegaskan, Presidium Penyelamat Partai Golkar merupakan kudeta inkonstitusional yang melanggar konstitusi partai. "Saya imbau kepada kader-kader yang membentuk Presidium Penyelamat Partai, kepada mereka saya ajak untuk kembali ke jalan yang benar, bernaung di bawah pohon beringin," katanya.

Menurut Aburizal, cara-cara yang dilakukan Presidium adalah kudeta inkonstitusional karena menabrak konstitusi partai. "Kebijakan partai tidak bisa diputuskan oleh seseorang dengan cara-cara premanisme, intimidasi, dan cara kekerasan. Mungkin di antara mereka ada niat yang baik. Namun, niat yang baik tidak akan tercapai jika dilakukan dengan cara-cara premanisme yang bersifat destruktif," katanya.

Ia menegaskan bahwa Agung Laksono, Priyo Budi Santoso maupun Agun Gunandjar telah meminta sesuatu yang tidak mungkin bisa diberikan. Sebab, menurut Aburizal, apa yang mereka minta tidak ada dalam kewenangannya.

Namun apa yang dikemukakan Aburizal tersebut, langsung mendapat respon dari kubu Presidium Penyelamat Partai Golkar yang dipimpin Agung Laksono. Menurut Agung, pihaknya akan menggelar Musyawarah Nasional Partai Golkar di Jakarta pada bulan Januari 2015 dengan mengundang seluruh peserta Munas IX di Bali. "Ya, kami mengundang peserta yang ikut di Bali untuk mengikuti munas yang kami gelar nanti," kata anggota Presidium Tim Penyelamat Partai Golkar Agun Gunanjar Sudarsa di Jakarta.

Menurut dia, munas di Bali tidak sah. "Silakan pengurus DPD I dan DPD II Partai Golkar di seluruh Indonesia ikut munas pada bulan Januari 2015," katanya. Ia mengatakan bahwa peserta Munas Golkar di Jakarta tidak perlu takut dengan ancaman berbagai pihak yang menginginkan mereka tidak mengikuti munas tersebut. Tim Penyelamat Partai Golkar menjamin keamanan para peserta. 

Agun menegaskan bahwa Munas Partai Golkar di Jakarta nanti terbuka untuk seluruh pengurus yang ingin mencalonkan diri. Munas akan dilakukan secara demokratis, tanpa tekanan, dan diharapkan melahirkan pemimpin muda yang berkualitas, memiliki dedikasi, berprestasi, loyal, dan tidak bermasalah. 

Ia menuding Munas Partai Golkar di Bali tidak sah karena melanggar AD/ART Partai Golkar. Tata Tertib Munas IX Partai Golkar di Bali dibuat dan dilaksanakan secara otoriter untuk memenangkan Aburizal Bakrie. "Munas di Bali adalah kejahatan politik yang disusun secara sistematis. Munas itu diatur secara cepat, dan tata tertib dibuat untuk menghambat calon selain Aburizal Bakrie," ujarnya.

Sejatinya tidak sedikit pihak yang berkomentar, keputusan pemecatan para kader menunjukkan matinya demokrasi di tubuh partai ini. Sebab kebesaran Partai Golkar selama ini justru terletak pada kemampuan pemimpinnya mengelola konflik dan faksi yang ada. Namun realita di lapangan justru bertolak belakang, hasil munas seolah seperti berkoorporasi dengan menjadikan seluruh ketua DPD I dan DPD II sebagai anak buah perusahaan ketua umumnya.

Terlepas dari itu, munculnya perpecahan itu yang dirugikan bukan hanya kelompok di dalam partai ini, melainkan seluruh komponen partai secara organisasi akan terus-menerus mangalami kerugian luar biasa. Padahal, Partai Golkar sebagai partai yang telah memiliki banyak pengalaman, seharusnya mampu mengelola konflik yang dimunculkan dari faksi-faksi yang ada.

Dengan sendirinya, akibat perpecahan yang berkesinambungan, partai ini akan terus-menerus mengalami pengurangan figur. Apabila fenomena itu terus terjadi dan tidak bisa diurai benang merahnya, tentu merupakan kerugian besar bagi Partai Golkar yang merupakan partai besar di Indonesia. Sebab siapapun yang menang dan berkuasa nantinya, akan memiliki problematika sendiri. (AY)

.

Categories:PenaCikal,
Tags:politik,

terkait

    Tidak ada artikel terkait